Sleman-Tiga Elemen masyarakat yang mengatasnamakan Forum Rakyat Korban Merapi (FoRKoM) Desa Glagaharjo, Perhimpunan Solidaritas Buruh (PSB) wilayah Sleman, Federasi Solidaritas Buruh Independen Indonesia (F-SBII) Kabupaten Sleman memprotes pembelajaran di SD Srunen, Glagaharjo, Cangkringan, Selasa (11/10). Mereka menilai ada penghentian dukungan Pemkab Sleman terhadap Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di SD Srunen. Tiga Elemen ini mendukung sikap dari komite sekolah SD Srunen.

Ketua Komite Sekolah SD Srunen Glagaharjo Argalno Ciptowiyono mengatakan, Pemkab Sleman telah melakukan tindakan tidak terpuji dengan menghentikan pengiriman tenaga pengajar ke SD Srunen. “Persoalan pengosongan kawasan rawan bencana, termasuk di dalamnya pembahasan mengenai relokasi gedung sekolah SD Srunen, adalah persoalan antara Pemkab Sleman dengan warga yang seharusnya tidak melibatkan anak-anak ke dalam persoalan ini,” katanya. Menurut dia, penghentian dukungan terhadap kegiatan belajr mengajar di SD Srunen telah mencabut hak anak korban bencana erupsi Merapi untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59, Pasal 60, dan Pasal 62.

“Melihat hal itu pemerintah telah mengingkari kewajiban untuk memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 ayat (1),” ujarnya.

Menanggapi sikap tiga elemen masyarakat tersebut, Sekretaris Derah (Sekda) Kabupaten Sleman Sunartono mengatakan, saat ini proses belajar mengajar di SD darurat Srunen yakni di Banjarsari berjalan lancar. Ini membuktikan dengan banyaknya siswa yang hadir di SD Darurat Srunen, yakni 123 anak didik dari total 149 siswa di SD tersebut. Jumlah ini sekitar 85 persen dari total siswa yang ada di SD Srunen. Sedangkan siswa yang pindah ke Balerante hanya lima orang. “ Melihat banyaknya siswa yang kembali sekolah ini semakin menunjukan kalau orang tua semakin sadar, bahwa anak-anak mereka membutuhkan belajar,” katanya.

Sunartono mengatakan pernyataan sikap elemen masyarakat tersebut soal KBM di SD Srunen patut dipertanyakan. Sebab pembelajaran siswa di SD Srunen berjalan lancar. Selain itu, pernyataan sikap tersebut bukan disampaikan oleh warga asli lereng Merapi. Pihaknya menghimbau masyarakat agar hati-hati terhadap pihak-pihak yang ingin memanfaatkan mereka demi kepentingan pihak-pihak tersebut.