Sleman-Pemerintah Kabupaten Sleman diadukan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) karena dinilai telah menelantarkan siswa SD Negeri Srunen, Glagaharjo, Cangkringan, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. “Hari ini kami kirimkan surat aduan ke KPAI terhadap sikap Pemerintah Kabupaten Sleman yang menolak mengirimkan guru ke SD Srunen dan membiarkan siswa telantar,” kata Ketua Forum Komunikasi Desa Glagaharjo, Barono, dalam pernyataan sikap di Balai Desa Glagaharjo kemarin.

Pernyataan itu diteken Ketua Komite SD Srunen Glagaharjo Agralno Ciptowiyono, Ketua Persatuan Serikat Buruh Kabupaten Sleman Mika Prastama, dan Ketua Forum Serikat Buruh Indonesia Suripto. Pemerintah Kabupaten Sleman dinilai mencabut hak anak korban erupsi Merapi mendapat pendidikan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pemerintah Kabupaten sejak 8 September 2011 tak mengirimkan guru ke SD Srunen dengan dasar Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi. Srunen masuk kawasan sembilan dusun yang harus dikosongkan.

Warga sempat mengancam akan memindahkan anaknya ke SD di Balerante di wilayah Jawa Tengah, tapi Pemerintah Kabupaten bergeming. Belakangan warga Srunen malah menuding pemerintah kabupaten tak peduli kepada nasib siswa SD itu.

Dalam mediasi oleh Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 16 September lalu, warga mau menerima kesepakatan relokasi SD Srunen ke Dusun Gading, 200 meter dari Dusun Srunen. Warga meminta selama pembangunan gedung sekolah baru lokasi belajar tetap di gedung lama. Tapi pemerintah Sleman menolak dan memindahkan siswa ke sekolah darurat di kompleks hunian sementara Dusun Banjarsari, 7 kilometer dari Srunen. Warga keberatan karena sekolah darurat itu menambah ongkos transportasi anak.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Sunartono mengatakan proses belajar-mengajar di SD Srunen saat ini berjalan lancar. Sekolah darurat di Banjarsari diikuti 85 persen siswa. “Hari ini yang masuk ada 129 anak dari total 129 peserta didik,” kata dia. Dipilihnya sekolah darurat di Banjarsari untuk kemanan siswa, karena bangunan SD Srunen masuk kawasan larangan hunian. Pribadi Wicaksono, Koran Tempo 12 Oktober 2011.