- Berita Video
REDAKSI
PERNYATAAN SIKAP
Tolak Politik Upah Murah Dan Hentikan Tindakan Represif Terhadap Buruh
Atas Nama Nasionalisme, Penjarakan Pimpinan PT Sung Chang
Susun Segera:Perda Pelaksanaan THR di Provinsi DIY
Lawan Pemberangusan Serikat Buruh Di PT Sung Chang Indonesia
Stop Pemberangusan Serikat Buruh
Organisasi Alat Kami, Negaralah Penanggung Hak Kesejahteraan Rakyat Pekerja!
PALING BANYAK DIBACA
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Aksi Forum Suara Korban BencanaSejumlah ormas & LSM yang tergabung dalam Forum Suara Korban Bencana (FSKB), pada Kamis (6/9/07) mengadakan unjuk rasa mengutuk pemotongan dana rekonstruksi (Dakon) atas korban gempa bumi di Jateng-DIY. Sekitar 200-an peserta aksilongmarch bergerak dari Taman Parkir Abu Bakar Ali ke DPRD dan Kantor Gubernur DIY. Selengkapnya |
Bantuan Dana Bergulir Ford FoundationDi dusun Warungpring, desa Mulyodadi, kecamatan Bambanglipuro, Bantul dilakukan pembahasan dan sosialisasi rencana bantuan dana bergulir dari Ford Foundation untuk perbaikan rumah. Guna memudahkan monitoring dan persiapan, PSB melalui Unit ERRAP memfasilitasi rembug warga bersama Panitia Pembangunan Dusun/PPD dan Kelompok Masyarakat/Pokmas. Selengkapnya |
Peresmian Gedung SerbagunaPada Rabu (2/4/08) di dusun Cepoko, desa Trirenggo, kecamatan Bantul, Bantul DIY dilangsungkan peresmian Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas. Acara yang sekaligus diisi dengan selamatan ini juga diikuti pagelaran kesenian wayang pethilan berlakon Rahwana dan Anoman. Pertunjukan ini menggambarkan nafsu angkara murka akan hancur oleh sikap dan tindakan bijaksana. Selengkapnya |
PSB Salurkan Bantuan Langsung ke Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mina PedesaanKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 396,4 miliar untuk program kewirausahaan. Anggaran tersebut akan disalurkan berupa komponen paket bantuan langsung ke masyarakat melalui pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) dan pengembangan usaha garam rakyat (PUGR) untuk mendukun... Selengkapnya |
Tuhan Tidak Akan Merubah Nasib Buruh Kecuali Buruh Itu Mau Merubah Nasibnya SendiriMakna dari kebijakan penangguhan penerapan UMP adalah, buruh diminta untuk memaklumi kondisi keuangan perusahaan, namun perusahaan sama sekali tidak diminta untuk ikut memahami kondisi keuangan buruh. Ketika perusahaan merugi atau dalam kesulitan keuangan, buruh harus memahami dan memaklumi andai gajinya tidak dibayarkan sesuai UMP. Namun manakala perusahaan sedang mendapa... Selengkapnya |
SRPII PKNR Door to Door untuk Korban Erupsi Merapi 2010Bencana Erupsi Merapi 2010 yang terjadi beberapa bulan lalu berdampak pada ribuan warga yang tinggal di lereng G. Merapi mengungsi jauh dari tempat tinggal mereka. Lebih dari 103.920 orang tinggal dan tersebar di 572 titik pengungsian di DIY dan Jawa Tengah. Selengkapnya |
Kebijakan Upah Berpihak pada Siapa?Rata-rata buruh menerima upah sebesar 4 ribu rupiah perjam, bahkan mungkin ada juga yang kurang dari itu. Dalam sehari dia bekerja selama 8 jam, jika lebih maka harus dihitung lembur. Seorang buruh harian, adakalanya terpaksa kehilangan penghasilannya pada hari minggu, karena libur. Kita tidak akan menganalisa seberapa besar potensi penghasilan seorang buruh. Tetapi kit... Selengkapnya |
KAMPANYE MEDIA
UMP DIY 2012, Harus Di Atas 1 Juta Rupiah!
Untuk rata-rata Kabupaten/Kota, Kabupaten Bantul menduduki angka KHL tertinggi, sebesar Rp.1.483.496,08.
PSB Buka Posko Pengaduan THR 2011
Di Bantul, Serikat Buruh Independen PT Setia Pelem Sewu melaporkan bahwa perusahaan baru akan membayarkan THR setelah perusahaan berhasil menjual kompresor.
Lemahnya Pengawasan Pemerintah, Jadikan PT. SCI Leluasa Menekan Buruhnya
Selain pemecatan dan pengupahan buruh tidak sesuai, PT. SCI melanggar pembayaran THR 2011.
PSB Inisiasi Pembentukan LM3 Kulonprogo
Tujuan pembentukan lembaga ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota (perempuan usaha kecil) dalam usaha mandiri.
Perjuangan Mendesakkan KHL 2012 di Berbagai Daerah
Perhimpunan Solidaritas Buruh bertekad agar KHL hasil survey sebesar Rp. 1.487.290,18 bisa ditetapkan sebagai UMP di Yogyakarta.
