- Home
- Profil Lembaga
- Aktivitas Lembaga
- Advokasi
- Advokasi Larangan Pengilingan Padi Keliling untuk Beroperasi
- Penghentian Pengiriman Guru untuk SD Srunen Melanggar Hak Anak
- Lemahnya Pengawasan dan Perlindungan Pemerintah Menjadikan Manajemen PT. SCI Semakin Leluasa Menekan Buruhnya
- Surojo dan Wiji Lestari Menunggu Uluran Tangan Untuk Membebaskan Sertifikat Tanah yang Dijaminkan di RSUP Dr. Sardjito
- Perhimpunan Solidaritas Buruh Membuka Posko Pengaduan THR 2011
- PSB Melakukan Advokasi Terhadap Kasus Penindasan Buruh PT. SCI Kulon Progo
- Stop Pemberangusan Serikat Buruh, Jadikan Kami Buruh Tetap
- Ribuan Buruh PT. Sung Chang Indonesia Kulonprogo menuntut Status Tetap
- Forkom Glagaharjo Tolak Relokasi
- Advokasi Penggusuran Pedagang Asongan Stasiun Balapan
- Kontribusi SRPII Dalam Penataan Becak Di Surakarta
- Advokasi Jamsostek SBI Kharisma Export
- Rakyat Korban Merapi Gugat Tanggung Jawab Bupati Sleman
- Rakyat Korban Merapi Tagih Janji LPKNI
- Buruh DIY Tuntut Upah Layak
- FoRKoM Menagih Janji Pemerintah “Segera Ganti Ternak Kami Yang Mati”
- Buruh PT Kharisma Matahari Khatulistiwa Menuntut Diangkat Menjadi Karyawan Tetap
- Buruh Tuntut Kepala Dishubkominfo Kota Semarang Mundur
- Perda Kab. Bantul NO. 5/2007 Diskriminatif dan Tidak Partisipatif
- Ambisi Pemkot Semarang Memicu Kisruh Di Terminal Mangkang
- Surat Ngarso Dalem Diabaikan Satpol PP Bantul, Warga Tergusur Parangtritis Mengadu Ke Sultan
- Lagi, Kaum Buruh Transport Tuntut Pengoperasian Terminal Mangkang
- Buruh Transportasi Semarang, Mogok!
- Geliat Serikat Buruh Independen Selendang Mas (SBISM) Tegal
- Perjuangan Upah Tingkat Kabupaten di Bantul
- ABB Tolak SK Gubernur Jateng tentang UKMK 2010
- SMART Desak UMK 100% KHL + Inflasi
- PHK di PT SKN Magelang
- SPTI Surabaya Membela Kasus Suryatini
- Ancaman Status Kerja di Hotel Montana Malang
- Sekar Tanjung Temanggung Menentang Kriminalisasi Terhadap Buruh
- APSM Melaporkan Perkara Wanprestasi KGI
- PHK CV Magetan Putra
- Gelar Budaya Saat May Day
- Mogok Buruh PT. Ampuh Perkasa Jaya Tegal
- Adili Pemotong Dana Rekonstruksi
- Korban Penggusuran di Parangtritis Tuntut Sultan HB X
- Demo Tolak SBY
- Audensi ALBUM-F dan Kadisnakertrans
- Aksi Forum Suara Korban Bencana
- Advokasi SBI. PT. Out Of Asia
- Advokasi Perda Pelacuran di Kab. Bantul
- Pendidikan
- Serikat Buruh Independen (SBI) PT. SCI Mempertanyakan Legalitas LPK Sung Chang
- FoRKoB Menyusun Strategi
- Diskusi PSB di Kulon Progo: Menyusun Strategi Perumusan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
- Pembentukan Federasi Serikat Rakyat Pekerja Independen Indonesia (FSRPII) Kota Surakarta
- Warga Kepuharjo Keluhkan Shelter Tidak Layak Huni
- Diskusi Rutin Buruh PT. Sung Chang Indonesia (PT. SCI) Kulon Progo
- Diskusi Rutin SBI PT Kharisma Export (SBIKE)
- Pelatihan Kepemimpinan dan Advokasi Berbasis Jejaring
- Kondisi Perburuhan Kulon Progo Masih Memprihatinkan
- Sepekan Ngumpet di Komunitas Hasilnya 33 Topik Modul Tersusun
- Membership Meeting Kaum Buruh Semarang
- Diskusi di SPI Ngudi Rejeki
- Pelatihan HAM Tahunan
- Menggagas Federasi Serikat Buruh
- Pelatihan Media Popular
- Lokakarya Pengorganisasian
- Pelatihan Community Organiser
- Diskusi UMP
- Pelatihan Paralegal Partner Development and Peace
- Pelatihan Paralegal SeKar Tanjung PT. TKPI - PSB
- Jaringan
- Penetapan UMK/UMP Tahun 2012 di Berbagai Wilayah
- KHL Masih Jauh dari Kebutuhan Layak Buruh
- Perhimpunan Solidaritas Buruh Berhasil Bentuk FSBII Kabupaten Sleman
- Keberadaan Minimarket Di Dalam Stasiun Balapan Merugikan Pedagang Asongan
- Buruh PT. Eastern Living International Berserikat
- PSB Inisiasi Pembentukan LM3 Kulonprogo
- PSB Salurkan Bantuan Langsung ke Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mina Pedesaan
- Aksi Mayday Komite SBII DIY: Kesejahteraan Buruh Menjadi Tanggungjawab Negara!
- Launching Diskusi Serikat Pekerja Media: Banyak Wartawan Digaji dibawah UMP
- Terbentuk 6 Serikat Pekerja di Desa Kepuharjo
- Memperingati Hari Perempuan Internasional, PSB Berpartisipasi dalam JPY
- SRPII PKNR Door to Door untuk Korban Erupsi Merapi 2010
- Bantuan Pakan Ternak untuk Korban Merapi
- Melongok Upah Buruh PT. Dong Young Tress Indonesia
- Warga Menantikan Hunian Sementara
- Sekar Tanjung Menyelesaikan keterlambatan Penundaan Upah TKPI
- Emergency Market Mapping Analysis
- PSB Dirikan Mobile Toilet di Pengungsian
- Bersama Jaringan Terlibat Dalam Tanggap Bencana Merapi
- Sosialisasi Program Pembangunan Ekonomi Mandiri Berbasis Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan
- Geliat Fokkus Dalam Memperjuangkan Hak Kaum Difabel Di Surakarta
- Pembentukan KP SRPII Jasa Daur Ulang
- Membangun Media Sadar Bencana
- Wilayah Kerja (Wilker) PSB di Demak
- Sosialisasi Permendagri No. 38/2008
- Solidaritas Sesama Korban Gempa
- Kongres I Forum Pengurangan Resiko Bencana
- Menggantung Roti Buaya
- Jamsostek Untuk Kesejahteraan Buruh
- Menyimpulkan Pelajaran dari Aceh dan Yogya
- Menyoal Raperda Ketenagakerjaan
- Pendaftaran SB CV. Ganda Sukses Arthindo ke Disnakertrans Semarang
- Mengadili Daulat Rakyat
- Konferensi Nasional Buruh Transportasi
- Pembentukan SB Baru di PT Kharisma
- Lokakarya Ketenagakerjaan (HUT IX APSM)
- Manajemen
- Catatan
- Ilusi KHL ala Dewan Pengupahan
- Menetapkan UMP Dibawah KHL Adalah Suatu Kejahatan
- THR Itu Menguntungkan Perusahaan dan Buruh
- Ratapan Habibie Di Tengah Himpitan Neo Liberalisme
- Gerakan Buruh: Antara Visi dan Kebutuhan
- Yang Tercecer Dari Erupsi Merapi
- Tuhan Tidak Akan Merubah Nasib Buruh Kecuali Buruh Itu Mau Merubah Nasibnya Sendiri
- Kebijakan Upah Berpihak pada Siapa?
- Menyorot Lebaran Kaum Buruh
- Pilpres 2009: Kuasa Politik Tak Menanggung Keadilan
- Menggagas Perbaikan Lembaga
- Mengampu (Korban) Bencana, Sekaligus Konsolidasi Basis Buruh
- Terobos Jalur Tempuh Subsidi Rakyat Miskin
- Soeharto, Kedelai dan Kedaulatan Pangan
- Tahun 2007: Tak Ada Yang Indah Dituliskan
- Upah Buruh Itu Urusan Kita Semua
- Upah Minimum = Upah Murah?
- Wujudkan Segera Pembaruan Agraria Sejati
- UU PM dan Nasib Kaum Buruh
- Kampanye Media
- Pemkab Dinilai Cabut Hak Anak
- Jangan Jadikan Siswa Bemper Pemkab Kukuh Kebijakan SDN Srunen
- Pemkab Minta Warga Waspada Jangan Mau Dimanfaatkan Dalam Kasus SD Srunen
- Siswa Sekolah Dasar Telantar Pemerintah Sleman Diadukan ke Komisi Anak
- Pemkab Dilaporkan Ke Komnas Perlindungan Anak Polemik SD Srunen Berlanjut
- Sleman Dituding Tak Lindungi Anak
- Tiga Elemen Protes KBM SD Srunen, Sekda: Masyarakat Harus Waspada
- Komite Federasi SBII Kembali Kecam SCI
- Polres Diminta Tindak Pemimpin SCI Halangi Buruh Berserikat
- Hubungan PT.SCI dan FSBI DIY Semakin Panas Bantah Keras Sanggahan Cho
- Terhadap Pimpinan PT Sung Chang Disnakertrans Agar Segera Ambil Tindakan
- Buruh Minta Polisi Tegas
- Buruh Tuntut Perusahaan
- Merasa Diintimidasi Puluhan Karyawan Pabrik Wig Lapor Dewan
- Rapor Merah PT SCI Tak Dievaluasi Aksi Demo Buruh PT SCI
- Tak Terima diPHK Sepihak, Buruh Laporkan PT. SCI ke Dinsosnakertrans
- Buruh PT SCI diPHK Sepihak Tak Terima, Mengadu ke Dinsosnakertrans
- SCI Diadukan Karyawannya Dinilai Lakukan Pemecatan Sepihak
- LABH Yogyakarta Kirim Sanggahan ke PT SCI
- Dilarang Kerja, Karyawan SCI Mengadu
- Konflik SCI Buruh Memanas
- Dinsosnakertrans Kembalikan Draf PP PT SCI
- PT SCI Tidak Prosedural Dinsosnakertrans Tolak Rancangan PP
- Indri Harus Bayar Rp 120 M Unjuk Rasa Karyawan PT SCI Kulonprogo
- Lagi, PT SCI Diduga Berhentikan Buruh
- Pemkab Jamin Tak Akan Ada Intimidasi Ribuan Buruh Akhiri Demo
- Ratusan Buruh Masih Duduki Dewan
- Ribuan Buruh Sung Chang Bertahan di DPRD
- Gedung Dewan Diduduki Buruh
- Ribuan Buruh SCI Demo, Jalan Kaki Ke Disnaker Tuntut Perusahaan Taati Undang-Undang Ketenagakerjaan
- Pernyataan Sikap
- Tolak Politik Upah Murah Dan Hentikan Tindakan Represif Terhadap Buruh
- Atas Nama Nasionalisme, Penjarakan Pimpinan PT Sung Chang
- Susun Segera:Perda Pelaksanaan THR di Provinsi DIY
- Lawan Pemberangusan Serikat Buruh Di PT Sung Chang Indonesia
- Stop Pemberangusan Serikat Buruh
- Organisasi Alat Kami, Negaralah Penanggung Hak Kesejahteraan Rakyat Pekerja!
- Solidaritas Buruh untuk Sedulur Merapi: Lawan Penguasaan Tanah Warga Merapi!
- Kami Menolak Relokasi tanpa Partisipasi
- Jika Tidak Diberikan, Maka Kami Akan Merebut Hak Kami
- Publikasi
- Advokasi
- Analisa
- Hukum Besi Pengupahan
- UMP DIY 2012, Harus Di Atas 1 Juta Rupiah!
- Upah Minimum Provinsi DIY 2012 Idealnya di Atas 1 Juta Perbulan
- Perjuangan Mendesakkan KHL 2012 di Berbagai Daerah
- THR: Antara Kebijakan dan Pelaksanaan
- Tunjangan Hari Raya Adalah Hak Pekerja
- Kenapa THR Penting untuk Buruh?
- Dampak Buruk Perdagangan Bebas Bagi Indonesia
- Perdagangan Bebas Mengancam Masa Depan Buruh Indonesia
- Perdagangan Bebas Merugikan Negara Berkembang, Termasuk Indonesia
- Melacak Jejak May Day
- Amanat Perjuangan 1 Mei: Wujudkan 8 Jam Kerja untuk Buruh!
- Sisa Persoalan Paska Erupsi Merapi
- Makna Tersembunyi Dibalik Kebijakan Penangguhan Penerapan UMP
- Menyingkap Tabir Dibalik Upah Buruh Rendah
- Dewan Pengupahan Adalah Alat Legitimasi Politik Upah Murah, Yang Tidak Berpihak Pada Kaum Buruh
- Mencari Kebijakan Pengupahan Yang Manusiawi
- Ketika Mudik Menjadi Penting
- Lebaran Buruh dalam Ancaman PHK dan Tertundanya THR
- Mimpi Kosong Pendidikan Gratis
- Pendidikan Mahal, Anak Buruh Terjegal
- Jaminan Sosial Jaminan Yang Bisa Dipolitisasi
- Tersumbatnya Muara Kesejahteraan Rakyat Limbah 2009 Mengalir ke Tahun 2010
- Sayangnya, Hugo Chavez Tak Nyalon....? Pilpres Juli 2009 di Republik ‘Mimpi’ ala Indonesia
- Sulit Mengidolakan Capres, Pemilih Menggunakan Nalar Sehatnya Sendiri
- Mana Ada Sih, Capres Pro Buruh?
- Merangsek Pinggiran Komunitas Buruh Sembari Bikin Serikat Rakyat
- Pendidikan dan Konsolidasi Teori Upaya Merekat Kerja Jaringan
- Urus Dulu Korban Gempa, Jadilah Kelak Serikat Buruh
- Susahnya Jadi Orang Miskin Mengais Subsidi Yang Tak Menetes
- Hantu Itu Bernama Outsourcing
- Tantangan Pengorganisasian Gerakan Buruh Ke Depan
- Pergulatan Buruh Dalam Berserikat Kendali Upah Minimum Membayangi Praktik Oustsourcing
- Banting Tulang Memburu Imbalan Apa Daya Makin Sengsara
- Buruh dan Rakyat Miskin
- Bukan Kenaikan, Tetapi Penyesuaian Upah
- Di Punggung Kelas Pekerja, Reforma Agraria Diletakkan
- Tantangan Global atas Serikat Buruh di ASEAN
- Opini
- Strategi Advokasi Gerakan Buruh
- Strategi Pengorganisasian Dan Membentuk Serikat Pekerja Sektor Informal
- Menelanjangi Kebohongan Outsourcing
- Krisis Global dan Reformasi Semu Kapitalisme
- Revitalisasi dan Reaktualisasi Gerakan Buruh
- Bencana dan Keangkuhan Teknologi
- Bahaya Letusan Gunung Berapi dan Mitigasi Kebencanaannya
- Pertarungan Kepentingan Di Dewan Pengupahan DIY
- Serikat Buruh dan Kemerdekaan Indonesia
- MDGs dan Nasib Buruh Indonesia
- Pendidikan Dasar Gratis dan Persoalannya
- Mau Ke Mana Gerakan PRT?
- Apatisme Rakyat dan Caleg Mengambang
- Krisis Ekonomi dan Partisipasi Politik Rakyat Pekerja Dalam Pemilu 2009
- Keadilan Sosial 100 Persen
- Pergolakan Dalam Gerakan Buruh
- Gerakan Sosial dan Otonomi Daerah
- Jihad Rekonstruksi Sosial Paskabencana
- Arah Taktik Pengorganisasian Buruh
- Pemanasan Global, Siapa Tanggungjawab?
- Sunatan Massal Dana Rekonstruksi
- Degradasi Upah dan Gerakan Buruh Untuk Perubahan
- Strategi Lintas Sektoral Massa Berlawan
- Adakah Serikat Buruh Unit Desa?
- Demokrasi dan Buruh (Pelajaran dari Meksiko, Korea Selatan dan Indonesia)
- Pembentukan Serikat Buruh Unit Desa
- Catatan Diskusi
- Launching Hasil Survei KHL 2011: UMP DIY Tahun 2012 Harus di Atas 1 Juta
- Mengenai Rencana Relokasi: Warga Berdialog Dengan Wakil Bupati Sleman
- Perubahan Iklim Dan Perdagangan Karbon
- Menggagas Jaminan Kesehatan Rakyat Pekerja
- Tak Mungkin Mengoposisi Perdagangan Bebas Lewat Pansus DPR
- Mungkinkah Pendidikan Gratis?
- Gagalnya Kelas Menengah
- Perjuangan Ideologis Dalam Serikat Buruh
- Rekonsiliasi Politik Mendaki Jalan Terjal
- Naiknya Kepemimpinan Partai Buruh di Australia
- Gimana Sih Kesadaran Politik Rakyat Itu?
- Kerja Dulu, Upah Urusan Nanti
- Rezim Upah Minimum
- Ongkos Mahal Demokratisasi Politik
- Konsultasi
- Hak-hak Buruh Perempuan
- Alasan untuk PHK
- Dasar Penghitungan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak
- Uang Pesangon
- Pemutusan Hubungan Kerja
- Mogok Kerja
- Perjanjian Kerja Bersama
- Serikat Buruh
- Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- Perhitungan Upah Lembur
- Apa Itu Upah
- Buruh Perempuan
- Waktu Kerja
- Kerja Kontrak, Kerja Tetap dan Outsourcing
- Hak-Hak Buruh dan Hubungan Kerja
- Pemberangusan Serikat Buruh
- Pendirian Serikat Buruh
- Aturan PHK
- UMP untuk Pekerja Kontrak
- PHK dan Pesangon
- Cara Menghitung UMP
- Pentingnya Organisasi Serikat Buruh
- Aturan Pengupahan
- Pemberlakuan Kerja Kontrak
- Publikasi
- Pemkab Dinilai Cabut Hak Anak
- Jangan Jadikan Siswa Bemper Pemkab Kukuh Kebijakan SDN Srunen
- Pemkab Minta Warga Waspada Jangan Mau Dimanfaatkan Dalam Kasus SD Srunen
- Siswa Sekolah Dasar Telantar Pemerintah Sleman Diadukan ke Komisi Anak
- Pemkab Dilaporkan Ke Komnas Perlindungan Anak Polemik SD Srunen Berlanjut
- Sleman Dituding Tak Lindungi Anak
- Tiga Elemen Protes KBM SD Srunen, Sekda: Masyarakat Harus Waspada
- Komite Federasi SBII Kembali Kecam SCI
- Polres Diminta Tindak Pemimpin SCI Halangi Buruh Berserikat
- Hubungan PT.SCI dan FSBI DIY Semakin Panas Bantah Keras Sanggahan Cho
- Terhadap Pimpinan PT Sung Chang Disnakertrans Agar Segera Ambil Tindakan
- Buruh Minta Polisi Tegas
- Buruh Tuntut Perusahaan
- Merasa Diintimidasi Puluhan Karyawan Pabrik Wig Lapor Dewan
- Rapor Merah PT SCI Tak Dievaluasi Aksi Demo Buruh PT SCI
- Tak Terima diPHK Sepihak, Buruh Laporkan PT. SCI ke Dinsosnakertrans
- Buruh PT SCI diPHK Sepihak Tak Terima, Mengadu ke Dinsosnakertrans
- SCI Diadukan Karyawannya Dinilai Lakukan Pemecatan Sepihak
- LABH Yogyakarta Kirim Sanggahan ke PT SCI
- Dilarang Kerja, Karyawan SCI Mengadu
- Konflik SCI Buruh Memanas
- Dinsosnakertrans Kembalikan Draf PP PT SCI
- PT SCI Tidak Prosedural Dinsosnakertrans Tolak Rancangan PP
- Indri Harus Bayar Rp 120 M Unjuk Rasa Karyawan PT SCI Kulonprogo
- Lagi, PT SCI Diduga Berhentikan Buruh
- Pemkab Jamin Tak Akan Ada Intimidasi Ribuan Buruh Akhiri Demo
- Ratusan Buruh Masih Duduki Dewan
- Ribuan Buruh Sung Chang Bertahan di DPRD
- Gedung Dewan Diduduki Buruh
- Ribuan Buruh SCI Demo, Jalan Kaki Ke Disnaker Tuntut Perusahaan Taati Undang-Undang Ketenagakerjaan
- Hubungi Kami
- Site Map
- Berita Video
REDAKSI
►
◄
PERNYATAAN SIKAP
Tolak Politik Upah Murah Dan Hentikan Tindakan Represif Terhadap Buruh
Atas Nama Nasionalisme, Penjarakan Pimpinan PT Sung Chang
Susun Segera:Perda Pelaksanaan THR di Provinsi DIY
Lawan Pemberangusan Serikat Buruh Di PT Sung Chang Indonesia
Stop Pemberangusan Serikat Buruh
Organisasi Alat Kami, Negaralah Penanggung Hak Kesejahteraan Rakyat Pekerja!
►
◄
PALING BANYAK DIBACA
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
◄
►
Aksi Forum Suara Korban BencanaSejumlah ormas & LSM yang tergabung dalam Forum Suara Korban Bencana (FSKB), pada Kamis (6/9/07) mengadakan unjuk rasa mengutuk pemotongan dana rekonstruksi (Dakon) atas korban gempa bumi di Jateng-DIY. Sekitar 200-an peserta aksilongmarch bergerak dari Taman Parkir Abu Bakar Ali ke DPRD dan Kantor Gubernur DIY. Selengkapnya |
Bantuan Dana Bergulir Ford FoundationDi dusun Warungpring, desa Mulyodadi, kecamatan Bambanglipuro, Bantul dilakukan pembahasan dan sosialisasi rencana bantuan dana bergulir dari Ford Foundation untuk perbaikan rumah. Guna memudahkan monitoring dan persiapan, PSB melalui Unit ERRAP memfasilitasi rembug warga bersama Panitia Pembangunan Dusun/PPD dan Kelompok Masyarakat/Pokmas. Selengkapnya |
Peresmian Gedung SerbagunaPada Rabu (2/4/08) di dusun Cepoko, desa Trirenggo, kecamatan Bantul, Bantul DIY dilangsungkan peresmian Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas. Acara yang sekaligus diisi dengan selamatan ini juga diikuti pagelaran kesenian wayang pethilan berlakon Rahwana dan Anoman. Pertunjukan ini menggambarkan nafsu angkara murka akan hancur oleh sikap dan tindakan bijaksana. Selengkapnya |
PSB Salurkan Bantuan Langsung ke Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mina PedesaanKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 396,4 miliar untuk program kewirausahaan. Anggaran tersebut akan disalurkan berupa komponen paket bantuan langsung ke masyarakat melalui pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) dan pengembangan usaha garam rakyat (PUGR) untuk mendukun... Selengkapnya |
Tuhan Tidak Akan Merubah Nasib Buruh Kecuali Buruh Itu Mau Merubah Nasibnya SendiriMakna dari kebijakan penangguhan penerapan UMP adalah, buruh diminta untuk memaklumi kondisi keuangan perusahaan, namun perusahaan sama sekali tidak diminta untuk ikut memahami kondisi keuangan buruh. Ketika perusahaan merugi atau dalam kesulitan keuangan, buruh harus memahami dan memaklumi andai gajinya tidak dibayarkan sesuai UMP. Namun manakala perusahaan sedang mendapa... Selengkapnya |
SRPII PKNR Door to Door untuk Korban Erupsi Merapi 2010Bencana Erupsi Merapi 2010 yang terjadi beberapa bulan lalu berdampak pada ribuan warga yang tinggal di lereng G. Merapi mengungsi jauh dari tempat tinggal mereka. Lebih dari 103.920 orang tinggal dan tersebar di 572 titik pengungsian di DIY dan Jawa Tengah. Selengkapnya |
Kebijakan Upah Berpihak pada Siapa?Rata-rata buruh menerima upah sebesar 4 ribu rupiah perjam, bahkan mungkin ada juga yang kurang dari itu. Dalam sehari dia bekerja selama 8 jam, jika lebih maka harus dihitung lembur. Seorang buruh harian, adakalanya terpaksa kehilangan penghasilannya pada hari minggu, karena libur. Kita tidak akan menganalisa seberapa besar potensi penghasilan seorang buruh. Tetapi kit... Selengkapnya |
KAMPANYE MEDIA
prev
next
UMP DIY 2012, Harus Di Atas 1 Juta Rupiah!
Untuk rata-rata Kabupaten/Kota, Kabupaten Bantul menduduki angka KHL tertinggi, sebesar Rp.1.483.496,08.
PSB Buka Posko Pengaduan THR 2011
Di Bantul, Serikat Buruh Independen PT Setia Pelem Sewu melaporkan bahwa perusahaan baru akan membayarkan THR setelah perusahaan berhasil menjual kompresor.
Lemahnya Pengawasan Pemerintah, Jadikan PT. SCI Leluasa Menekan Buruhnya
Selain pemecatan dan pengupahan buruh tidak sesuai, PT. SCI melanggar pembayaran THR 2011.
PSB Inisiasi Pembentukan LM3 Kulonprogo
Tujuan pembentukan lembaga ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota (perempuan usaha kecil) dalam usaha mandiri.
Perjuangan Mendesakkan KHL 2012 di Berbagai Daerah
Perhimpunan Solidaritas Buruh bertekad agar KHL hasil survey sebesar Rp. 1.487.290,18 bisa ditetapkan sebagai UMP di Yogyakarta.