Krisis ekonomi akibat bobrok dan ambruknya kapitalisme global pimpinan  Amerika Serikat dan sekutu rezim imperialisnya, menjalar ke belahan dunia yang kukuh menghamba bagai kacung global, termasuk Indonesia yang sistem ekonominya mengiblat gurunya, AS. Dampak krisis ekonomi nyatanya memukul rakyat pekerja. Data menyebut sekurang-kurangnya bahkan di AS sudah 760.000 buruh kehilangan pekerjaan sebagaimana disampaikan Gubernur Ohio, Ted Strickland.

Sementara skala global, perkembangan terbaru jumlah penganggur akibat krisis sedikitnya ada 20 juta orang terpaksa kehilangan pekerjaan. Di Indonesia tercatat sebanyak 250.000 TKI (buruh migran) kehilangan pekerjaan dan dipulangkan ke tanah air menyusul tekanan ekonomi global. Gelombang krisis yang mulai terjadi tahun ini, menyebabkan perusahaan tempat buruh migran Indonesia bekerja gulung tikar. Hal tersebut juga merembet ke berbagai kota di Indonesia.

Di Yogyakarta, sudah ada 297 TKI yang dipulangkan dari 678 TKI yang rencananya dipulangkan akibat PHK. Selain TKI, pekerja yang ter-PHK di DIY hingga Januari 2009 mencapai 1.058 orang (Kompas, 25 Maret 2009). Ironisnya, fakta tersebut tetap membuat bebal penguasa Indonesia. Omongan pejabat Departeman Keuangan RI yang ikut dalam diskusi “krisis ekonomi” di Kedutaan Inggris beberapa waktu lalu menyatakan “Bangsa ini harus tetap dalam payung IMF dan Bank Dunia untuk keluar dari krisis ekonomi”.

Padahal, sudah tak terbantahkan bahwa IMF dan Bank Dunia di bawah sistem ekonomi kapitalisme Amerika terbukti menyengsarakan rakyat dunia. Ini artinya, para pejabat elite Indonesia, yang bergelimang kuasa dan modal, sungguh bebal dan tuli atas penderitaan rakyat miskin, khususnya kelas buruh.

Pemilu 2009

Lantas, bagaimana hubungan krisis ekonomi dengan agenda politik Pemilu 2009 sekaligus partisipasi politik rakyat pekerja? Saya menyetujui isi resolusi kongres II PSB tentang krisis global dan politik nasional. Di antaranya, pertama, rezim-rezim yang memerintah melalui Pilpres, Pilleg dan Pilkada-Pilkada sepanjang kurun ini tidak mencerminkan “tahta untuk rakyat” dan malah sebaliknya mencari sumber legitimasi Pemilu multipartai 1999, 2004 dan 2009 melalui dominasi modal terhadap kekuasaan politik.

Kedua, ruang demokratisasi memberi haluan bagi gerakan rakyat untuk mengolah “latihan-latihan kecil berpolitik”. Meloloskan program tuntutan kesejahteraan dan keadilan rakyat tertindas/terhisap ke setiap ajang kampanye dan aksi-aksi massa riil, dengan atau tanpa harus tergantung, baik kepada figur elite maupun organisasinya.

Artinya saya berpandangan Pemilu 2009 khususnya Pemilu legislatif  apalagi setelah keluarnya putusan MK tentang caleg terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak sangat berpotensi memperat (memperkokoh) tanggung gugat caleg terpilih dengan konstituen/massa rakyat. Sekaligus memupus oligarkhi kepartaian, dan menjadi momentum perjuangan politik bagi rakyat pekerja yang dapat (tentu kurang santun kalau saya pakai kata wajib karena memilih dalam pemilu adalah hak) dipakai sebagai peluang bagi gerakan rakyat untuk mengolah “latihan-latihan kecil berpolitik”.

Antara lain melakukan “kontrak-kontrak politik” kepada para calon anggota parlemen yang selama ini telah terbukti dan setia dalam perjuangan dan pergerakan rakyat pekerja dan mendorong (mendesakkan) agenda program tuntutan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat pekerja ke panggung parlemen. Meminjam resolusi pasca penelitian politik DEMOS terbaru, saatnya Pemilu 2009 kita jadikan peluang untuk membangun Blok Politik Demokratik  tak sekedar Go Politics atau dalam resolusi PSB adalah Front Persatuan yang demokratis dan terbuka tentu yang senafas dengan perjuangan rakyat pekerja.

Dengan demikian, perjuangan politik membawa pesan politik nyata kepada para politisi anti rakyat pekerja.  Desakan kepada mereka yang menindas rakyat di mana kebijakan dan tindakannya yang pro ekonomi pasar bebas telah menjungkalkan krisis ekonomi Indonesia semakin mendalam. Selayaknya ditarik tegas dengan mengucilkan dan menghukum politik mereka dalam Pemilu 2009.

Sehingga Blok Politik Demokratik yang saya tulis tadi tetap tidak melupakan massa rakyat pekerja untuk -meminjam resolusi PSB- memperhebat pengorganisasian massa riel, kerja politik organisasi dengan memperluas struktur dan penggalangan sekutu baik sektoral maupun lintas sektoral sebagai agenda yang tak kalah mendesak, demi perjuangan konkret mengalihkan transisi demokrasi dari elitisme ke populisme. Tetap semangat dan salam solidaritas untuk pergerakan rakyat pekerja.

Tri Wahyu KH, Sekjen Lembaga Advokasi Yogyakarta (LAY).