Berita Terbaru
RSS
18 Apr 2014
Jihad Rekonstruksi Sosial Paskabencana PDF Cetak
Minggu, 03 Februari 2008 02:16

Mengawali milenium ketiga Indonesia diterpa bencana alam tak kunjung usai. Ratusan ribu nyawa melayang akibat gempa bumi, tsunami, banjir bandang, angin puting beliung, kekeringan, badai, pasang air laut, bencana vulkanik, luapan lumpur, kebakaran hutan hingga jebolnya tanggul sungai-sungai besar di Sumatera, Kalimantan dan Jawa. Komunitas korban tersebar di kota dan desa, menghancurkan segala benda dan kehidupan di atasnya. Perjalanan kelam negeri ini memotret duka pilu anak-anak, kaum perempuan, penderita difabel dan jompo, lelaki dewasa dan para orang tua, yang kehilangan mata pencaharian dan kerabat keluarga.

Pembenahan pola manajemen kebencanaan oleh pemerintah RI melalui infrastruktur kelembagaan, alas hukum, ketersediaan anggaran, penanganan teknis dan operasional yang cepat, akurat, responsibel, dan partisipatoris belum menjadi skema utuh yang workable. Ancaman bencana dianggap enteng, dan negara cenderung abai terhadap hak-hak warganya. Evaluasi bencana masih sarat retorika kalangan pejabat pusat dan daerah. Terkadang dari mereka beradu alasan dan pembenaran sebagai dalih kelengahan, kelemahan dan ’ke-tulalit-an’ menjaring koordinasi.

Saking tulalit alias bego, korban berjatuhan menyusul peristiwa sesudah berlangsungnya kejadian, dan ’hanya’ menambah daftar semula korban seketika.  Penanganan yang abai inilah bentuk pelanggaran Negara atas hak-hak sipil (civil liberties) yang telah kita ratifikasi menurut konvenan Ekosob dan PBB. Tanpa perbaikan mekanisme kelola bencana yang komprehensif, baik akibat ulah manusia ataupun fenomena alam, pelanggaran Negara bakal berulang terus seiring kerusakan habitat hidup masyarakat.

Gerakan nasional sadar bencana selalu menjadi jargon kosong apabila kesadaran dan pemahaman atas siklus kejadian darurat tak mampu menjangkau prinsip dasar pengurangan resiko bencana. Mulai dari pertahanan warga negara, bantuan segera, respon tanggap darurat, bantuan kemanusiaan, kelola dan perlindungan penduduk, mitigasi, sampai pencegahan dan pengendalian resiko secara menyeluruh terintegrasi.

Banyak negara di Asia seperti Jepang, Cina, India, Thailand dan Vietnam menekankan identifikasi kelola resiko sebagai bagian perencanaan pembangunan.  Di negeri ’Naruto’ bahkan di ruang kelas para siswa sekolah TK hingga menengah atas mengalungi peluit tanda bahaya merespon sistim peringatan dini gempa bumi. Kewaspadaan ini membudaya dalam nilai-nilai sosial kemasyarakatan untuk saling bahu membahu mengatasi gejala dadakan alam. Psiko-sosial penduduk dibiasakan berperilaku cekatan tanpa dirinya merasa paranoid. Intensitas bencana di Jepang menjadikan pemerintah merancang dan mengatur pengembangan tata kota yang sanggup merespon skala dampak kejadian lebih minimal.

Berbeda dengan Indonesia, pemerintah dan masyarakat belum memiliki kepedulian yang kritis. Padahal negeri kepulauan ini dinyatakan sebagai kawasan potensi bahaya. Sudah berulang kali kita mengalami dan terus akan selalu terjadi, dan selayaknyalah kita menyimpulkan pengalaman selama ini. Tulisan ini akan menyorot pengalaman lalu paskalindu di Jateng dan DIY pada Mei 2006. Walaupun musibah selalu mendatangkan solidaritas, namun pertanyaannya, sejauhmana empati kemanusiaan selalu bisa dihadirkan hingga masyarakat korban menjadi pulih dan kembali berdaya?

Belajar dari yang sudah lewat, kepedulian kemanusiaan bisa terdorong oleh beragam motif. Tidak jarang bahkan —walau tak selamanya demikian— ditumpangi kepentingan politik, uang, bisnis, dll. sehingga memberi kesan wajah kemanusian yang seolah tanpa pamrih. Kalau boleh mahfum, ada saja pihak yang mengambil keuntungan paskabencana.

Siklus percepatan pemulihan berlangsung mulai dari tahap awal (emergency response) sampai upaya pembangunan perumahan dan lingkungan. Para pihak di luar masyarakat, baik itu LSM, perguruan tinggi, pemerintah, swasta, dan badan-badan asing, saling berpacu mengintervensi program sesuai kebutuhan dan skala kompetensinya. Dinamika penanganan menjadi lebih variatif, tetapi hingga pada tahap tertentu dalam kendali waktu yang panjang, sebagian di antaranya tidak mampu lagi menjalankan mandat, fungsi dan peranannya secara berkelanjutan dan mandiri.

Rekonstruksi sosial biasanya jauh lebih pelik saat-saat awal intervensi program dilakukan. Gugus kerja yang utama adalah menggali modal sosial yang dimiliki setiap komunitas berupa nilai-nilai individual dan kolektif, tradisi kekerabatan, solidaritas umum, watak ke-gotong royong-an, partisipasi spontan oleh para pelaku awal (pegiat komunitas/kader lokal) kalangan nonbirokrasi, dan orientasi kearifan lokal yang terbuka dan demokratis. Seluruh nilai pemberdayaan ini terus dipupuk melalui jejaring masyarakat lokal dan elemen sekitarnya (civil society).

Peralihan dari modal sosial menjadi energi sosial inilah yang menjadi penggerak motor perubahan ke arah mana penyitas mampu mengambil prakarsa sendiri atas tata kelola kebencanaan (disaster governance) ketika negara sedang abai. Perencanaan partisipatif komunitas-komunitas lokal di tingkat dusun hingga desa dapat mengatasi kelambanan program ”dari atas” (pemerintah).

Menurut Francis Fukuyama (2006), pemerintah mampu membentuk modal sosial tapi juga bisa menghancurkannya. ”Negara yang tak berhasil menjamin keamanan masyarakat atau hak milik pribadi cenderung membuat warga tidak saja tidak percaya kepada pemerintah, melainkan juga sesama warga lainnya dan sulit menjalin dengan warga lainnya...campur tangan dalam semua bidang cenderung memperlemah hubungan spontan atar warga”.

Pertanyaan yang mengemuka, siapa bertanggungjawab merampungkan rekonstruksi sosial paskabencana? Penegasan posisi pemerintah yang ambil peranan dan tanggung jawab melindungi hak warga negara dalam segala situasi, baik normal maupun krisis, diletakkan pada fasilitasi kebijakan yang mendorong ketersediaan dukungan pendanaan selama proses rehabilitasi berlangsung melalui penguatan kapasitas masyarakat lokal.

Dalam kaitan ini, pemulihan dan penguatan akses sumberdaya produktif (sustainable livelihood) di setiap kepala keluarga dari penyitas digiatkan oleh kemampuan sosio-ekonomik, budaya dan lingkungan setempat. Di sinilah kapasitas lokal terbangun dan terasah oleh kesanggupan mengidentifikasi permasalahan, misalnya ketidakpuasan atas layanan kebijakan publik yang ada. Rakyat yang berdaya adalah rakyat yang berjihad dalam situasi paskakrisis, termasuk saat menghadapi dan menghadapi bencana.

Mika Prastama, staf Emergency Rehabilitation Reconstruction and Advocacy for People (ERRAP) PSB.

 
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com