Membaca tulisan bung Sugianto, menarik dikomentari bukan sekadar diskusi strategi dan taktik semata, tetapi juga upaya mencari jalan keluar bagi persoalan-persoalan rakyat terutama kaum buruh. Bahwa negara (eksekutif –presiden dan menteri-menterinya–, legislatif dan yudikatif) selama ini tidak pernah memihak kaum buruh, pastilah kita punya segudang buktinya. Dari mulai penetapan kebijakan upah oleh negara yang jauh dari standard hidup layak hingga paling mutakhir ialah penerapan sistim kerja outsourcing.

Sementara di sisi lain, dalam kasus BLBI misalnya, negara justru memberi talangan modal dan bahkan pemutihan utang kepada swasta. Atas ketidak profesionalan mereka bangkrut didera krisis ekonomi. Dana yang dihimpun negara tentu berasal dari pajak rakyat dan hasil mengeruk kekayaan alam negeri ini. Dalam kebijakan outsourcing misalnya, keberpihakan negara justru kasat mata sangat merugikan kaum buruh. Di bawah sistim ini buruh telah dirampas haknya yang paling dasar, yaitu kepastian kerja.

Dengan kapitalisme orang yang tidak memiliki alat produksi (buruh) akan selalu terikat kepada pemilik alat produksi (kapitalis). Agar bertahan hidup kaum buruh harus bekerja kepada kapitalis, entah kapitalis A atau B, di mana buruh ‘bebas’ memilih majikan/tempat kerja sesuai kehendaknya. Namun ia tak mungkin lepas seluruhnya dari kaum kapitalis. Itulah konsep kebebasan relatif. Sistim kerja outsourcing secara ideologis telah menghancurkan hakekat buruh dan kerja. Kaum buruh dilepaskan dari kerja. Padahal buruh tak mungkin dapat hidup selain menjual energi tubuhnya kepada kapitalis guna mendapat upah. Itulah mengapa kebijakan negara tentang outsourcing harus dilawan, sebagaimana soal upah dan PHK.

Dalam hal ini negara paling bertanggung jawab atas sistim outsourcing. Negara telah sewenang-wenang melepaskan tanggung jawabnya kepada kaum buruh, sekaligus menunjukan keberpihakkannya kepada kapitalis. Berdasar alasan krisis, stabilitas investasi, dll, negara bukan melindungi buruh tetapi malah pilih pasar tenaga kerja fleksibel.

Kritik terhadap Tulisan Bung Sugianto

Dalam perjuangan kaum buruh secara umum, terutama melawan praktik outsourcing, tak akan semudah dibayangkan. Sistim ini tidak lagi menjamin buruh yang kritis akan tetap dapat bekerja di perusahaan, meskipun hal ini berlaku juga bagi buruh tetap. Secara legal formal sebenarnya dimaksud untuk tujuan-tujuan ini. Secara ideologis juga menghancurkan kepentingan buruh dalam berserikat. Singkatnya, begitu buruh dipekerjakan dalam sistim kerja outsourcing segera berpikir “untuk apa aku berserikat, toh ketika kerja di perusahaan sudah terikat perjanjian, atau dalam waktu tertentu saja aku berada di perusahaan”, yaitu selama masa kontrak PKB.

Akibat lanjutnya, matinya gerakan perlawanan buruh karena lebih sulit diorganisasi. Seperti lingkaran setan. Di tengah buruh semakin tertindas dan terhisap, untuk melawan dan mengorganisasi kaum buruh, kita pun semakin mengalami kesulitan, di mana seolah kaum buruh ‘tak mau berorganisasi’. Di sinilah tulisan ini dibuat.

Pada tulisan bung Gianto, pertama-tama, tidak secara tajam menjelaskan praktik di lapangan bilamana neoliberalisme sedemikian rupa telah mematikan potensi kekuatan kaum buruh (ancaman PHK, politik upah murah, sistim outsourcing, dlsb), yang dalam tingkat tertentu mempersulit pengorganisasian kaum buruh sehingga anjuran-anjurannya kelihatan disederhanakan. Kedua, tidak kelihatan arah dari strategi dan taktik pengorganisasiannya. Mau ke mana dimuarakan pengorganisasian kaum buruh dalam menghadapi neoliberalisme dengan segala implementasinya.

Live-in mungkin saja salah satu cara mendapat kontak. Ataupun sodoran kedua pengorganisasian multisektoral. Di dalamnya terdapat peluang besar mendapat massa buruh dari pengorganisasian komunitas agar kemudian didorong membentuk wadah-wadah sektoralnya, membentuk serikat buruh. Namun, taktik meraih kontak massa buruh bisa jauh lebih kaya dari dua sodoran di atas. Melalui front, maka kontak perluasan baru bisa didapat dan bahkan bisa lebih cepat. Ambil contoh, pengalaman KASBI dalam ABM strukturnya bisa meluas dengan bantuan front, apalagi jika frontnya populer.

Taktik lain misalnya mengadakan lembaga pendidikan kaum buruh yang dibuka umum seperti dilakukan sebuah LSM di Bandung. Melalui kegiatan pendidikan reguler yang didanai lembaga internasional, mereka mengundang SB-SB di Bandung dan sekitarnya, salah satunya SB kereta api DAOP Bandung. Dalam proses ajang kegiatannya mengintegrasikan mereka hingga membentuk jaringan. Lebih cepat hasilnya dan lebih luas massanya karena satu gerbong serikat buruh didapat.

Sudah tentu masih banyak taktik lain. Saya hanya bermaksud mengkritisi arah strategi dan taktik pengorganisasian buruh yang tidak disodorkan tulisan bung Gianto. Tanpa arah yang jelas ke mana muara dari pengorganisasian kaum buruh, kita tidak sampai pada signifikansi apapun dari pekerjaan yang dilakukan. Sekalipun kontak kita dapat sangat meluas. Taktik multisektoral sodoran bung Gianto, efektifitasnya justru bukan dalam hal mendapat kontak baru, meski aku sendiri tidak menolaknya, tetapi bertujuan menghilangkan sektarianisme sektor di mana semua ditindas oleh satu sistim sama, neoliberalisme.

Pemogokan yang Massal

Kebanyakan strategi taktik SB-SB dalam melawan neoliberalisme beserta segala implementasinya, adalah dengan menuntut ke institusi negara (Depnakertrans atau Istana Negara), utamanya isu penghapusan sistim outsourcing, dengan metode mobilisasi seadanya, bahkan seringkali tidak memobilisasi seluruh kaum buruh yang ada di pabrik. Sehingga saat demonstrasi berlangsung pabrik-pabrik masih berproduksi. Terkait sasaran demontrasi, memang negara paling bertanggung jawab terhadap nasib kaum buruh, namun dalam hal mobilisasi, terdapat kelemahan sangat mendasar.

Efektifitas perjuangan kaum buruh adalah ketika kaum buruh berhasil menghentikan proses produksi. Suatu waktu kaum buruh harus membuat modal berhenti berputar. Di sinilah hakekat kekuatan kaum buruh. Kelas buruh sebagai kekuatan penggerak modal tentu saja kekuatannya sebanding pada kemampuannya menghentikan perputaran modal. Dapat dibayangkan tekanan kepada negara dan kapitalis, jika buruh bersatu membuat modal berhenti berputar.

Masih dimengerti mengapa taktik pemogokan massal belum banyak ditempuh mayoritas SB-SB bersangkutan isu outsourcing. Terkadang kita menemui ada SB menggunakan metode mobilisasi silang untuk mengelabui kapitalis tempatnya bekerja. Buruh pabrik A mengajak buruh perusahaan B, dan buruh perusahaan B mengundang buruh pabrik C, buruh pabrik C lalu mengontak buruh pabrik A, atau D, begitu seterusnya. Ini menggambarkan kebutuhan memperjuangkan bersama penghapusan sistim kerja outsourcing di tengah ancaman PHK. Karena PHK bukan saja merugikan seorang buruh tetapi juga merugikan gerakan keseluruhan. Banyak SB kehilangan basis akibat PHK. Sehingga mengeroposkan kewibawaan gerakan dan mengurangi kapasitas mobilisasinya. Betapa penting arah strategi taktik perjuangan kaum buruh.

Mengapa serangan harus ditujukan kepada modal? Dalam hal memenuhi tuntutan kaum buruh, negara bisa saja suatu saat, misalnya, mencabut sistim kerja outsourcing akibat tekanan kampanye yang dilakukan. Tetapi banyak bukti, sekalipun sudah dibuat peraturan sedikit menguntungkan bagi buruh, pada kenyataannya di dalam pabrik bisa berbeda, dan justru masih didominasi persoalan normatif. Untuk itu tidak boleh dilupakan senjata utama kaum buruh, yaitu mogok dengan massal.