Berita Terbaru
RSS
18 Apr 2014
Dasar Penghitungan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak PDF Cetak
Selasa, 05 April 2011 17:59

Apa yang dijadikan dasar penghitungan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima?

Penghitungan berdasarkan komponen upah yang terdiri atas:

  1. Upah Pokok.
  2. Segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh buruh.(Pasal 157 ayat (1) UUK).

Apabila upah buruh dibayarkan atas penghitungan harian, maka penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 kali penghasilan sehari. (Pasal 157 ayat (2) UUK). Contoh : Penghasilan A sehari sebesar Rp.20.000,-, maka dasar penghitungan adalah: 30 x 20.000 = 600.000

Apabila upah buruh dibayarkan atas dasar penghitungan satuan hasil, potongan/borongan atau komisi, maka penghasilan sehari adalah sama dengan pendapatan rata-rata per-hari selama 12 bulan terakhir, dengan ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum provinsi atau kabupaten. (Pasal 157 ayat (3) UUK).

Apabila pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca dan upahnya didasarkan pada Upah borongan, maka penghitungan upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 bulan terakhir. (Pasal 157 ayat (4) UUK).

Apa saja larangan bagi pengusaha untuk melakukan PHK?

Pengusaha dilarang melakukan PHK dengan alasan sebagai berikut:

  1. Buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus.
  2. Buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya, karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
  3. Buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. 
  4. Buruh menikah. 
  5. Buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. 
  6. Buruh mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 
  7. Buruh mendirikan, menjadi anggota dan atau pengurus serikat buruh, buruh melakukan kegiatan serikat buruh diluar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 
  8. Buruh mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pegusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan. 
  9. Karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan. 
  10. Buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan (Pasal 153 ayat (1) UUK).

Bagaimana jika pengusaha melanggar larangan tersebut?

Apabila pengusaha tetap melakukan PHK dengan alasan tersebut, maka PHK dinyatakan batal demi hukum, dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali buruh yang bersangkutan. (Pasal 153 ayat (2) UUK).

Asep Mufti. Staf LBH Semarang.

 
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com