Berita Terbaru
RSS
18 Apr 2014
Cara Menghitung UMP PDF Cetak
Rabu, 19 Desember 2007 23:19

Saya ibu rumah tangga bernama Suharti yang bekerja di CV. Toplas, Yogyakarta yang bergerak di bidang pengolahan daur ulang limbah bahan plastik. Selama ini perusahaan mendapatkan pasokan bahan baku olahan dari kalangan para pengepul yang menjadi mitra bertahun-tahun. Seluruh pegawai berkisar 100-an orang. Saya sendiri sudah memasuki masa kerja lebih 10 tahun tanpa memakai surat lamaran kerja dan kini memperoleh gaji Rp. 15.000,- per hari. Ketika tidak masuk kerja kami para karyawan dikenai potongan Rp.24.000,- per hari. Tetapi perusahaan sungguh berbaik hati karena ketika hari libur kalender (tanggal merah) meski kami tidak masuk tetapi mendapatkan upah. Kami juga diikutkan program asuransi kesehatan (Askes) tetapi belum diberikan kartu kepesertaannya. Pertanyaan saya antara lain:

Bagaimana cara menghitung UMP dan apa gaji kami sudah layak? Apa dasar hukum yang ditetapkan?
Bolehkah kami nggak masuk sehari dikenai potongan Rp.24.000.? Berapa hitungan jam kerja dalam sehari?

Apa saja hak pekerja perempuan?
Apa yang dimaksud dengan hak normatif?

Terimakasih perhatian ibu Suharti

UMP itu terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap. Tunjangan tetap adalah pembayaran kepada pekerja yang dilakukan secara teratur dan tidak terkait kehadiran serta tidak berhubungan dengan pencapaian prestasi kerja (Pasal 94 UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan). Komponen tunjangan tetap bisa saja memasukkan ongkos transport, makan dan lain sebagainya tetapi besaran nominal seluruh tunjangan tersebut tidak boleh lebih dari 25 persen.

Sebab dalam UU ditegaskan bahwa upah pokok sedikit-dikitnya 75 persen dari UMP. Besaran upah biasanya mengacu sistim waktu kerja buruh seperti tertuang dalam Pasal 77 ayat 1 UU 13/2003. Yakni 7 jam dalam sehari dan 40 jam dalam seminggu untuk 6 hari kerja, atau 8 jam dalam sehari dan 40 jam dalam seminggu untuk 5 hari kerja. Aturan formal 40 jam ini tergantung apakah di tempat kerja ibu Suharti memberlakukan 5 ataukah 6 hari kerja dalam seminggu. Jika melebihi total jam kerja seminggu ini maka waktu lebihnya dianggap waktu lembur, dan perusahaan diwajibkan membayarkan upah lembur.

UMP 2008 untuk DI Yogyakarta yang berlaku mulai 1 Januari 2008 dipatok sebesar Rp.586.000 per bulan. Jika waktu kerja berlangsung 5 (lima) hari dalam seminggu, berarti Rp.586.000 dibagi 21 hari dalam sebulan. Dan diperoleh angka Rp.27.905 per hari (bisa dibulatkan Rp.27.900) sebagai upah harian buruh. Sedang bila waktu kerja berlangsung 6 (enam) hari dalam seminggu, berarti Rp.586.000 dibagi 26 hari dalam sebulan. Dan sehingga menjadi Rp.22.538,46 per hari (dibulatkan Rp.22.600) sebagai upah harian.

Kalau upah harian ibu Suharti belum sebesar angka di atas, artinya perusahaan belum menggaji sesuai ketentuan resmi pemerintah. Bilamana gaji Ibu Rp.15.000 per hari jelas ini sangat jauh di bawah standar upah minimum. UU No.13/2003 Bagian Kedua soal Pengupahan pada Pasal 90 ayat 1 mengatakan: “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum”. Hal ini dikuatkan melalui sanksi bagi pelanggar upah. Bab XVI Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif pada Bagian Pertama Ketentuan Pidana dalam Pasal 185 ayat 1 mengenakan sanksi tindak pidana penjara paling singkat setahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- dan paling banyak Rp. 400.000.000,-

Pada Kepmenakertrans No.231/Men/2003 diatur soal tata cara penangguhan pelaksanaan upah minimum. Perusahaan pemohon penangguhan harus lebih dahulu dilakukan pemeriksaan audit independen, dan apabila melewati batas waktu yang sudah diumumkan oleh Gubernur maka permohonan penangguhannya tidak sah.

Mengenai pemotongan Rp.24.000 ini semata-mata kebijakan sepihak perusahaan. Jika buruh absen tanpa ijin atau surat keterangan dimungkinkan dipotong tetapi tidak boleh melebihi batas upah pokok. Sementara itu ketika hari libur resmi Ibu Suharti tidak masuk kerja tetapi mendapat bayaran bukan karena berdasar niat baik perusahaan. Namun memang telah diatur pada Pasal 85 yang tidak mewajibkan kerja di hari libur resmi. Malahan pengusaha jika mempekerjakan pada kalender libur resmi ini diwajibkan membayar upah kerja lembur. Atau upah dobel sebesar dua kali upah dalam sehari.

Lantas, atas pertanyaan hak buruh perempuan sebagaimana diatur UU 13/2003 Pasal 76, menegaskan bahwa perempuan berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pkl. 23.00 s/d 07.00, termasuk pula bagi perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi keselamatan kandungannya apabila bekerja pada jam periode (shift) tersebut. Jika pengusaha mempekerjakan perempuan pada shift ini diwajibkan untuk memberi makan minum bergizi, menghormati kesusilaan, dan menyediakan angkutan antar-jemput.

Perempuan yang sedang mengalami kesakitan akibat haid dengan memberitahu kepada pengusaha tidak wajib bekerja untuk 2 hari masa haid (Pasal 81). Sedangkan perempuan yang memasuki masa persalinan diperbolehkan cuti istirahat 1,5 (satu setengah) bulan sebelum dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut keterangan dokter. Bagi perempuan mengalami keguguran kandungan berhak pula istirahat 1,5 (satu setengah) bulan seperti halnya Pasal 82.

Sedangkan yang dimaksud hak normatif ialah segala sesuatu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menyangkut hak dan kewajiban dua belah pihak, pengusaha dan buruh, yang jika tidak dilaksanakan dikenai dakwaan pelanggaran dengan mendapat sangsi terhadap masing-masing pihak. Dan demikianlah jawaban kami, semoga Ibu Suharti mendapat penjelasan sesuai yang diinginkan.

 
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com