| Tak Mungkin Mengoposisi Perdagangan Bebas Lewat Pansus DPR |
|
|
| Kamis, 18 Februari 2010 02:17 |
|
Geger cicak lawan buaya dan Pansus Century, sepertinya sudah lewat. Sepanas-panasnya gonjang ganjing jagat elite, besuk hari masyarakat segera mudah melupakannya. Geger politiknya cuma menghentak sekilas. Sesudah itu, masuk angin. Persis itu juga saat merebaknya kekawatiran menjelang berlakunya ACFTA. Sebuah adu tarung nyata antara cicak (Indonesia) lawan buaya (China) di arena perdagangan bebas ASEAN per 1 Januari 2010. Korbannya bukan hanya elite, tapi menyasar luas ke masyarakat miskin turun temurun di Indonesia. Ajaibnya, perjanjian ini tak bisa di-Angket-kan lewat pansus DPR RI, yang kehilangan haknya karena oposisi di dalamnya tumpul. Oposisi moderat di parlemen, untuk yang satu ini, tunduk. Dr. Priyambudi Sulistiyanto, peneliti dari Universitas Flinders di Australia, berbicara pada awal Februari 2010 di sekretariat PSB, saat diskusi reguler bertajuk “Oposisi: Relevan dan Mendesakkah?”, menandaskan bahwa bangkitnya China dan India membayangi dominasi AS di Asia. Perubahan mencolok kekuatan ekonomi politik menggambarkan peta dunia baru yang harus selalu direspon kalangan aktivis gerakan multisektor. “Saya membagi kerangka percaturan global tak ubahnya skala lokal maupun nasional. Selalu ada kepentingan dan aktor”, kata alumni UII Jogja yang kini mukim di .... itu. Aktornya adalah China alias Tiongkok. Sedang kepentingannya adalah penguasaan dan penaklukan pasar Asia sambil adu saing pengaruh melawan India. Negara berpenduduk besar yang memiliki basis industri kuat di Asia Selatan yang harus diperhitungkan. 50 tahun lalu, lanjut Priyambudi, Presiden RI pertama mengumandangkan poros Jakarta–Peking ke dalam geopolitik yang harus dirangkul menjadi kawan sesuai garis sepaham ideologi. Tapi, jatuhnya Soekarno tahun 1965 membuyarkan poros ini. Berjejaring Membentengi Perdagangan Bebas
Kini, percaturan global lebih rumit dari apa yang pernah terjadi sesudah kemenangan AS pada PD II dan paska kolonisasi Eropa. Di belahan benua lain muncul kekuatan baru seperti China dan India di Asia ataupun Brasil di Amerika Selatan dan Latin. Mengekspresikan antineolib tak cukup retorika tanpa aksi nyata. Budaya asing mendominasi mulai dari soal perilaku politik sampai urusan kuliner. Kemandirian nasional dan berdikari menjadi penting. Dicontohkan Priyambudi, di Australia sektor pertanian dan agribisnis diproteksi sehingga tidak ada jeruk dan apel impor. Di sana banyak anggota partai yang punya konstituen di kalangan petani dan pelaku agribisnis. Orang basis menekan partai agar mewakili kepentingan mereka di parlemen lokal dan nasional. “Ada juga kampanye sipil untuk mengkonsumsi produk lokal yang diorganisasi melalui koperasi pasar. Jadi, politik bukan sekadar lembaga formal tapi juga beranggotakan orang-orang biasa. Memanfaatkan partai bisa dilakukan dengan aktif menjadi konstituen partai dan melakukan kampanye cinta produk lokal, sehingga petani terdorong memproduksi komoditas lokal yang berkualitas agar dibeli oleh masyarakat setempat”, imbuhnya. Aksi massa jalanan satu hal, membuat benteng komoditas ekonomi lokal hal lain. Turun langsung berkampanye produk lokal bisa menjadi everyday politics daripada statemen aksi di media dan berpuas-puas merespon geger politik elite. Mengelola potensi sumberdaya lokal bernilai ekonomis, misalnya daerah petani dampingan jadi basis pemasok beras dan dijual-belikan ke kalangan anggota organisasi lain. Hal ini pula yang coba dilakukan PSB di Bantul. Sebagian aktivis yang telah berkeluarga tidak membeli beras di minimarket umum, tapi dari pasokan petani yang didampinginya. “Di desa Sidomulyo, Bantul, selain padi juga tanaman kedelai dapat diunggulkan untuk konsumsi lokal yang memanfaatkan distribusi dari jejaring organisasi gerakan”, kata Juli Nugroho. Tindakan anti neoliberalisme dapat mendarat secara lokal, dan bahkan orientasi gerakan demokratik dapat lebih fundamental menguatkan basis. “CAFTA bisa jadi momentum menggenjot potensi agraria Indonesia yang tak lagi bergantung komoditas pertanian impor melalui sumberdaya lokal mulai apa yang mampu dikerjakan di tingkat dusun sampai kabupaten”, tambah Wachid, aktivis LFSY. Tantangan Dunia Baru
Dalam diskusi di PSB yang dihadiri puluhan aktivis ini mengemuka pendapat perlunya respon cepat menanggapi perubahan percaturan global agar kita tak menjadi bangsa kerdil. AS tentu tak ingin kehilangan pengaruhnya di Asia. Kebijakan era George W. Bush dan Dick Cheney dikoreksi. Mereka ingin kembali memeluk Asia yang kadung dirangsek China. Lalu, dapatkah kita menghindar dari mulut singa selepas dari mulut buaya? Lepas dari AS tapi kemakan juga oleh China. Raksasa ekonomi yang kebangkitannya tak terkendali bersamaan bangkrutnya krisis kapitalisme AS. Orang kaya China menyebar ke mana-mana. Saudagarnya menguasai aset properti di Paris sampai bisnis eceran di Bantul. “Tapi kalau membuka pintu ke Tiongkok dapat menyebabkan pergolakan politik di Indonesia. Pertarungan antar pemain dari pendukung masing-masing kepentingan global sebagaimana terlihat dari komposisi legislatif yang semakin banyak diisi pemain swasta”, tambah Budi. Ya. Dunia baru selalu menemukan jalur suteranya. Antara aktor dan kepentingan silih berganti. Fraksi-fraksi kelas berjuasi memang ditakdirkan saling bertempur sepanjang zaman menginjak-injak tulang belulang rakyat miskin. Tak ada partai “wong cilik” yang mampu beroposisi menjatuhkan rezim boneka global. |


