November 2007 lalu Kevin Rudd terpilih sebagai Perdana Menteri Australia ke-26 menggantikan John Howard yang berkuasa lebih 11 tahun. Rudd pemimpin Partai Buruh mengalahkan kubu konservatif yang telah mendominasi kekuasaan empat periode. Publik semakin kritis menyoal kebijakan Howard yang selama ini sangat pro AS, misalnya tentang isu lingkungan global dan langkah Washington menyerang Irak. Sebaliknya, terhadap kawasan tetangga seperti Asia Tenggara, termasuk dengan Indonesia, pemerintahannya dinilai kurang gaul menjaga harmoni.

Bagi Indonesia kemenangan Kevin Rudd diharap menyegarkan pergaulan regional yang imbang dan demokratis. Sebelumnya terkesan kaku dan pongah sesuai suasana diplomasi khas Barat terhadap negara Dunia Ketiga. Karenanya dalam kesempatan itu, gerakan buruh sepanjang reformasi di Indonesia harus dapat mengolah keuntungan politis, langsung maupun tidak, terhadap kebijakan pemerintahan baru di bawah Rudd. Demikian terungkap pada diskusi reguler PSB, Sabtu (19/1/2008), bertajuk ‘Kemenangan Partai Buruh di Australia dan Peluang Kemajuan Perjuangan Buruh di Indonesia’, menghadirkan pembicara Dr. Priyambudi Sulistiyanto, pengajar Departemen Politik dan Kajian Internasional, Universitas Flinders, Australia.

Memanfaatkan ketidak-populeran Howard yang rasialis dan loyalis AS, Rudd yang fasih berbahasa Mandarin menyampaikan sejumlah program terobosan yang reformatif. Tak hanya agenda perubahan iklim, tapi juga soal domestik menyangkut kelompok minoritas seperti migran atau pendatang, kaum pekerja, penduduk asli, dan pengungsi (refugee). Termasuk sikap baru Australia untuk menarik semua tentaranya yang berada di Irak.

Menurut Priyambudi, sistim multipartai Australia memungkinkan Partai Buruh dan kompetitor partai lainnya menggalang relawan secara terbuka dan longgar, baik untuk kepentingan logistik maupun kampanye. Infrastruktur organisasi partai memback-up dukungan ini. Di Australia, suara pemilih lebih pragmatis, meskipun sebagian termasuk rasional. Peta kekuatan basis sosial parpol tidak terlalu mengedepankan pemilih tradisional atau fanatis, tetapi justru suara potensial berada di kalangan pemilih pemula dan segmen fluktuatif yang bisa memilih sana sini sebagai suara beterbangan (swing voters) di kalangan massa mengambang.

Banyak relawan pendukung Kevin Rudd yang tak hanya dari kalangan buruh dan petani, tetapi juga lapisan profesional dan sejumlah mahasiswa dan dosen di kampus-kampus. Mereka mendaftar secara sukarela sebagai tim sukses kampanye Rudd dan tidak berarti menyatakan diri partisan Partai Buruh. “Jadi partisipasinya tidak mengandalkan politik uang seperti halnya tim-tim pemenangan kandidat di Indonesia”, tukas Budi menjawab salah seorang peserta diskusi.

Kevin Rudd Merebut Momentum

Kesuksesan Partai Buruh menyingkirkan Koalisi Nasional-Liberal yang berkuasa sejak 1996 ini, kata Putri Yunita dari CRS Yogyakarta, jelas melalui sejumlah tahapan. Rudd berhasil memberdaya konstituen yang terlanjur skeptis dan puncak ketidak-puasan atas pemerintah Howard sebelumnya. Boleh dibilang, seperti ditandaskan Priyambudi, naiknya Kevin Rudd lebih merupakan momentum tepat ketimbang proposal program yang diusung tim kampanyenya. Yang pasti, rakyat Australia menghendaki pemimpin baru yang bisa membawa negerinya lebih pro kawasan, khususnya tetangga sekitar Asia Tenggara.

Sebagaimana kebanyakan Partai Buruh di negara maju (walfare state) yang bercorak sosial demokrasi, Rudd berusaha mengembalikan identitas kedaulatan nasionalnya. Sejak kampanye pemilhan federal mereka telah keliling pintu ke pintu, mendatangi pasar, tempat keramaian lain, kampus, dan perkampungan setempat. Begitu terpilih, Rudd menyatakan ingin menandatangani Protokol Kyoto dan dibuktikan dengan pernyataannya pada Konferensi Perubahan Iklim di Bali sebulan lalu. “Rudd ini gayanya presedensial, bukan sok parlementer”, ucap Priyambudi.

Ditanya Beny Susanto, pengurus Forum LSM DIY, mengenai faksionalisasi di kalangan oposisi buruh dan pengerahan massa selayaknya di Indonesia, Priyambudi tak menampiknya. Tetapi banyak tokoh Partai Buruh sebelumnya adalah aktivis union (SB). Bahkan dalam susunan kabinetnya sejumlah Menteri pernah berlatar hubungan dengan berbagai union. Rudd berhasil mengambil-alih tawar menawar dengan faksi-faksi ini, dan bisa mengatasi fragmentasi di tengah komunitas politik plural. Partai-partai bersinergi membangun koalisi bersemboyan ‘Get Up!’ (Bangun!), yang menyeret blok oposisi menentang Howard. Isu lingkungan hidup, pemenuhan kebutuhan pokok, jaminan sosial, perbaikan sarana umum, dan isu populis lainnya diarahkan guna menggerakkan arah pendulum politik berpihak ke oposisi. Partai diharapkan tak hanya bekerja menjelang Pemilu saja. Sebagaimana diutarakan Mutiara Ika Pratiwi, aktivis LMND Komisariat UPN Yogyakarta, bahwa partai maupun koalisinya merupakan front bersama multisektor yang bekerja di dua tingkat. Baik pada pemilu legislatif hingga pemilihan eksekutif.

Dengan naiknya Rudd, skema kebijakan pemerintah Australia ke depan tentu juga makin lebih realistis dalam pergaulan regional. Termasuk menyangkut imigran, isu Papua, atau bahkan, seperti ditanyakan Yusra Tebe dari Komite Yogyakarta Pemulihan Aceh (KYPA), kerangka bantuan kemanusiaan ke Indonesia. Dalam analisa Priyambudi, mungkin saja akan dievaluasi strategi bantuan yang lebih mendekatkan hubungan bilateral. Kini masyarakat menanti pola kebijakan baru menyangkut sektor pendidikan dan lingkungan hidup, khususnya pemanasan global yang turut mengakibatkan timbulnya berbagai bencana alam.

Terkait isu ini, menurut Eka Rubi Nugrahanto dari Sekolah Buruh Yogyakarta (SBY), lobi di tingkat parlemen yang dijalankan Partai Buruh pimpinan Rudd tentu tak hanya menyoal sistim pengupahan nasional tetapi juga masalah carbon trade (isu lingkungan global) bakal menonjol mewarnai perubahan politik Australia ke depan. Sudah barang tentu, kerjasama geoplitik terhadap Indonesia menjadi semakin relevan.