Ketidak-berpihakan pemerintah terhadap rakyat semakin menjerumuskan negeri ini semakin ke kanan. Bukan artian fundamentalis agama, tetapi ekstrem kapitalistik yang tak memberi nafas gerak ekonomi kecil. Sistim ini bersandar membayar upah pekerja rendah, menggilir buruh melalui outsourcing, dan mengeksploitasi sumberdaya alam. Ekonomi diliberalkan dan infrastruktur politik sekadar dijadikan kendaraan elite. Menghadapi penindasan imperialisme, potensi radikalisme gerakan demokratik masih terpecah-pecah dan belum terkonsentrasi sebagaimana pengalaman 1998.

Hal ini mengemuka dalam diskusi reguler PSB bertajuk “Mengulas Situasi Politik Nasional Desawa Ini”, pada Rabu (9/1/2008) bersama narasumber Eman Sulaeman, Sekwil Komite Politik Rakyat Miskin-Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (KPRM-LMND) DIY. Peta politik nasional paska Pemilu 2004 tidak menghasilkan dominasi satu golongan elite borjuis yang memimpin. Padahal polarisasi ekonomi politik yang tengah berlangsung ini akibat ketidaksanggupan kaum reformis gadungan memimpin dan menahan kembalinya unsur-unsur kekuatan Orde Baru (Golkar-Militer).

Menurut Eman, blok elite yang berlagak ‘borjuis nasional’ berpura-pura menaikan posisi tawar menawar untuk mengokohkan dirinya calo penting imperialisme. Menjelang perebutan kursi pada Pemilu 2009 nanti mereka mengeliminir kekuatan politik alternatif yang sedang tumbuh dan menjinakkan alat-alat politik borjuis yang mensyaratkan administratif formal. Blok politik borjuis yang tengah dibangun PDIP dan Partai Golkar, plus unsur militer di dalamnya —ingin memastikan kaki tangan mereka di Provinsi/Kabupaten/Kota mengingat laju modal semakin leluasa bebas merambah ke pelosok daerah.

Bagi kapitalis neoliberal, posisi politik borjuis ini tentu diamini sejauh kekuatan politik penguasa tidak terpecah guna melapangkan dan mengamankan ekspansi kapitalisme. Terbukanya ruang demokrasi yang sangat formal dan prosedural ini, bahkan penuh tipu muslihat antar elite nasional, haruslah tetap dimanfaatkan melalui konsolidasi politik rakyat miskin dan mahasiswa guna mencegah kebangkitan kembali (restorasi) kekuatan sisa Orde Baru.

Membongkar Kesadaran Rakyat

Adalah penting bagi seluruh unsur gerakan yang tersadarkan agar mengambil lebih banyak setiap kemajuan demokratisasi yang tersedia. Berani terus mengkampanyekan program-program alternatif, membangun kekuatan politik alternatif, dan mempopulerkan tokoh politik alternatif bagi rakyat. Dulu, kaum nasionalis dan orang-orang kiri pada September 1945, sebulan sesudah Proklamasi menggelar rapat akbar di lapangan Ikada dihadiri 300-an ribu massa yang datang atas informasi mulut ke mulut, mengorbitkan sosok Soekarno sebagai pemimpin alternatif.

Lalu, menyoal kesadaran di benak rakyat hari ini, tentunya orang harus tahu bagaimana amanat penderitaan rakyat dipahami. Bolak-balik para aktivis demokrasi mengatakan pentingnya kesadaran rakyat. Tetapi, kesadaran itu macam mana wujudnya? Dari pengakuan Sugiono, warga Bantul, DI Yogyakarta, ia malah bertanya kesadaran macam apakah yang diperlukan rakyat. Rakyat kadung jengkel dengan ulah pejabat yang begitu naik terpilih melupakan janji-janji kampanye sebelumnya. Para aktivis mahasiswa dan LSM harus bisa membahasakan sederhana pengertian-pengertian politik yang gampang dipahami. Kalau tidak bagaimana rakyat bisa disebut sadar?

Pendapat Sugiono yang pengurus Panitia Pembangunan Desa (PPD) Cepoko, Trirenggo, Bantul ini mewakili pengertian umum yang berkembang di masyarakat. Sama seperti pernyataan Juli Nugroho, mengukur tingkat kesadaran masyarakat terkait isu penjajahan asing (neoliberalisme) saat ini lebih sukar dibanding waktu zaman kolonialisme Belanda dulu.

Sementara kata Istiatun, dari Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) Yogyakarta, bangsa Indonesia makin terjajah dari beragam sudut, arah dan sisi termasuk urusan gaya hidup masyarakat. Saking rendahnya derajad kita di mata asing, dalam menghitung tingkat kesejahteraan saja kita dilecehkan. “Mosok ukuran tingkat kemiskinan kita hanya dinilai 2 dollar AS per hari. Ini setara dengan subsidi ternak di negara-negara Eropa sana”, ucapnya.

Di hadapan kapitalis asing, jangankan rakyatnya, wong pemerintah Indonesia saja sama sekali tidak dihormati lantaran tak punya kewibawaan di mata dunia. Segala langkah pemerintah tak memberikan dampak action nyata untuk perbaikan ekonomi rakyat kecil. Fery Kurniawan, aktivis Komite Politik Rakyat Miskin-Partai Rakyat Demokatik (KPRM-PRD) wilayah DI Yogyakarta, menyebut kebijakan pemerintah Indonesia sekadar ‘hiburan’ belaka karena sama sekali tidak pernah menyentuh penyelesaian mendasar. Tak ada kebijakan fundamental yang terealisasi. Semua hanya wacana, omong doank (omdo) di mulut.

Langgam kerja pemerintah cenderung situasional dan reaktif. Ambil contoh, mengatasi kenaikan dan kelangkaan kedelai sebagai bahan baku pangan rakyat berupa tempe tahu saja cukup dilakukan dengan pembebasan bea masuk impor nol persen. Memangnya, kita melulu disuruh impor terus apa? Sebegitu ironinya negeri agraris ini sekadar arena lempar pasar produk pertanian asing.

Rakyat sebenarnya tidak bodoh. Mereka cukup tahu kelakuan pemerintah bisanya cuma obral aset negara. Mulai BUMN sampai urusan mengeruk kekayaan alam. Bukankah gaya politik saudagar memerintah enteng-enteng saja. Kalau ada yang bisa dipermudah, mengapa harus dipersulit. Kalau ada yang bisa dibeli, mengapa harus diproduksi sendiri. Sama nasibnya dengan beras impor, gula pasir impor, garam impor. Jadi begitu rakyat resah tak mampu masak sayur tempe, tak usah repot-repot, langsung tancap gas saja impor kedelai sebanyak-banyaknya.

Di forum diskusi ini Sugiono menggugat. Bapak yang kesehariannya petani ini merasakan hidup di tiga zaman sejak Orde Lama sampai reformasi sekarang ini. Sudah enam kali pemerintahan dialaminya. Gonta-ganti puluhan menteri kabinet dilalui tanpa prestasi nyata meski diklaim ‘kabinet pembangunan’. Sugiono bertanya, “Apa yang dirasakan generasi muda sekarang dengan adanya reformasi itu?”. Perubahan yang baikkah, atau malah kian buruk?

Menanggapi ini, Fajar Pudyatna dari KPRM-LMND, mencontohkan kemiripan watak modal dan kekuasaan, yang selalu menekankan dua cara. Modal senantiasa bergerak lewat ekspansi dan eksploitasi. Sedang kekuasaan dijalankan melalui politik dan penjajahan. Masyarakat juga tak perlu silau gaya tebar pesona elite pemerintahan. Apalagi terhadap blok-blok politik mereka yang memerintah sekarang ini. Orang tak perlu susah-susah mengerucutkan siapa musuh bersama selayaknya dulu menghadapi rezim Soeharto.

Ini yang dipertegas Rofi, dari Mitra Wacana Yogyakarta, bahwa kesadaran rakyat atau grassroot masih timpang dengan yang dimengerti para aktivisnya. Termasuk kesadaran memotret musuh utama rakyat Indonesia sekarang ini. Karenanya, kita tidak harus pusing mengidentifikasi bentuk fisik musuh itu siapa. Yang jelas, seperti diakui sebagian besar peserta diskusi, bahwa musuh bersama rakyat adalah semua produk kebijakan pemerintah yang pro modal asing. Itu sudah cukup menyiram bensin menyulut gejolak rakyat yang merasa dirugikan dan terpinggirkan. Ya begitulah kesadaran itu dibangun.