Jalannya pemilu legislatif April 2009 ini melenggang begitu saja. Padahal, pemilu sebelumnya di era reformasi, seperti pemilu 2004, tim-tim pemantau yang diorganisasi para aktivis terasa gencar memprotes pelanggaran. Memang, ada penilaian jika pemilu kali ini tergolong terburuk sepanjang sejarah demokrasi Indonesia. Setiap pemilu selalu harus ada catatan evaluatif demi perbaikan kualitas ke depan.

Demikian terlontar dalam diskusi reguler PSB, pada Kamis (7/5/2009), bertajuk ‘Evaluasi Pileg 2009 dan Tantangan Pengembangan Demokrasi Ke Depan’, bersama narasumber Angger Jati Wijaya, budayawan dan pegiat gerakan sosial di Yogyakarta. Dikatakannya, pemilu 2009 ini kurang ingar bingar protes oleh kalangan kelas menengah kecuali peserta kontestasi itu sendiri, entah parpol atau caleg. “Kalau pemilu 2004, kita nggak terima undangan nyoblos saja segera protes”, cetusnya.

Di mana-mana dibentuk tim pemantau independen. Prosesnya dikawal ketat bahkan sampai dipenghujung hari H ikut nongkrongi TPS. Mereka memperluas protes saat menemui pelanggaran dan kecurangan. Sekarang ini, protes menanggapi formulir A5 dari KPU untuk syarat mutasi pemilih, seperti dialami para mahasiswa perantau, tak bergulir menjadi gerakan massif.

Padahal, sebagai titik balik ke arah demokratisasi, peran penting kelas menengah kritis tak boleh terputus. Bukankan persoalan sebenarnya sudah tercium sejak awal. Saat sebelumnya DPR RI masih merancang UU politik, misalnya UU tentang pemilu, banyak keganjilan tak juga ditentang masyarakat. Menurut Angger Jati, dulu pula kaum tengah yang mendesakkan tuntutan demokrasi paska otoriter. Menuntut adanya pemilu langsung, bebas mendirikan parpol, transparansi kebijakan publik, dll. Begitu kepentingannya telah dimenangkan, kaum tengah justru disorientasi. Tak mampu mengelola kemenangan dalam ruang politik terbuka. Organisasi-organisasi rakyat yang mengokohkan masyarakat sipil di Indonesia tumbuh subur tapi tak memiliki agenda bersama mendaratkan cita-citanya. Berjuang tanpa visi. Mengambil tindakan politik minus ketetapan ideologis.

Tak ubahnya kebanyakan parpol, bahkan caleg berlatar belakang gerakan sosial atau LSM, saat pileg April 2009 lalu, tak mampu keluar dari mainstream proses politik yang ada. ”Kalau ada slogan buruh pilih buruh, aktivis pilih aktivis, ternyata gagal akibat kemampuan mengelolanya lemah. Banyaknya jaringan yang dimiliki tak menjamin kemenangan karena tindakan politik jauh sebelumnya tidak diartikulasi sebagai kepentingan cita-cita sosial, sebagai identitas ideologis”, kata Angger Jati menjawab pertanyaan peserta.

Jangan-jangan, menurut peserta diskusi, kaum tengah memang sedang buntu merumuskan cita-cita sosialnya. Ajakan konsolidasi menggalang front persatuan, seperti masuk dalam ruang hampa. Tidak ada lagi peluang dapat diambil kaum tengah karena kepemimpinan yang bakal muncul dalam pilpres sudah ditentukan parpol. ”Kenyataannya kaum tengah sudah sangat moderat dalam pemilu. Pilpres 8 Juli besuk bagi saya menjadi tidak menarik”, pungkas Jati.