Menapak Jejak 22 Bulan Karya PSB di Medan Bencana

Mulanya anggota FoRKoB (Forum Rakyat Korban Bencana) terdiri para warga laki dan perempuan, tua dan muda, ibu-ibu, anak-anak, kaum remaja, serta orang tua. Mereka sebagian penduduk kabupaten Bantul yang terkena musibah lindu 27 Mei 2006. Perkumpulan solidaritas sesama korban ini rajin mengendarai puluhan truk dan sepeda motor ketika berulangkali menggelar unjuk rasa.

Organisasi ini dibentuk sekira 5x24 jam sesudah getaran tektonik 5,9 SR menggoncang. Tepatnya, Kamis 1 Juni 2006. Walau hampir dua tahun berselang, kegiatan berorganisasi mereka masih kental. Greget semangat itu tampak di antara kaum muda desa, yang terus merapatkan barisan, dan kini bahkan, turut menjadi unsur pendorong demokratisasi dalam artian luas.

“Kawan-kawan FoRKoB sekarang ini telah mirip aktivis gerakan demokrasi. Ikut terlibat dalam serangkaian aksi aliansi dengan kawan buruh dan mahasiswa. Tak hanya datang ke acara seminar, diskusi, pelatihan organisasi, tapi juga merespon isu kemasyarakatan”, kata Joko Andriyanto, yang akrab disapa Aat, Ketua Umum FoRKoB yang terpilih sejak Nopember 2006 menggantikan Susarman alias Kencur yang pindah kota Kediri, Jawa Timur.

Dulu mereka kerap mengarahkan massa yang terbilang besar. Isunya tak hanya dana rekonstruksi gempa, melainkan juga pembebasan biaya pungutan listrik, tolak utang luar negeri, dan lain-lain. “Waktu itu pernah mau ke kantor Gubernuran dengan rombongan 52 truk, 14 mobil pick-up, 6 bus, 2 ambulans, dan ratusan sepeda motor. Massa lebih kurang 15 ribu orang lebih”, kenang Heriyadi, Ketua II FoRKoB. Kepengurusannya hampir sebanyak 20-25 orang, yang bertemu setiap 35 hari sekali (’selapanan’), guna menyerap kegiatan di 7 kecamatan.

Kegiatan advokasi selanjutnya mewarnai perjalanan organisasi ini. Bukan saja merespon setumpuk persoalan paskagempa, namun lebih daripada itu menyelengarakan pendidikan politik bagi anggotanya. Kegiatan pun beragam. Termasuk menggelar panggung budaya rakyat saat mengenang setahun musibah. Melibatkan seni lokal seperti jathilan, srandul, egrang, karawitan, wayang pethilan, reog, dlsb.

Menggali Pengorganisasian Komunitas

Layaknya organisasi berbasis komunitas, kehadiran FoRKoB sejatinya potret dari realitas masyarakat. Kesadaran mulai tumbuh bebarengan banjir informasi yang makin terbuka lebar. Dibutuhkanlah kanal sarana berorganisasi. Namun begitu, berkumpul saja tidaklah cukup. Dinamika sosial menghendaki syarat partisipasi langsung. Usai melewati masa krisis tanggap darurat, warga sekitar Bantul dan Klaten, bergegas membangun kembali kehidupannya.

PSB sebagai salah satu organisasi yang berada di Yogyakarta, ’kebetulan’ sekali anggotanya menjadi korban musibah. Rekonsilidasi segera dilakukan dengan membentuk satuan kerja. Mirip sebuah task force, yang terus dilembagakan dalam bentuk unit. Namanya Emergency, Rehabilitation, Reconstruction and Advocacy for People (ERRAP) yang mendapat sokongan beberapa lembaga donor dalam dan luar negeri.

Melalui jaringan relawan Unit ERRAP-PSB ini, mobilitas kerja pengorganisasian makin intensif. Termasuk ketika mengadobsi model pemberdayaan berupa community action plan (CAP) di berbagai desa dengan titik fokus lingkungan dusun. Pelibatan partisipatif membuka seluas mungkin prakarsa dari setiap warga dusun tanpa pandang status sosial dan jenis kelamin. Ketika di lapangan, organiser ERRAP saat hadir dalam rembug warga, tidak pernah mengambil posisi dominan.

“Kami hanya memfasilitasi arus gagasan dan usulan warga. Mereka lebih tahu ketimbang kita sehingga penyampaian kami tidak boleh tutorial. Persoalan demi persoalan mereka ajukan berikut apa saja yang menjadi kebutuhan. Energi sosial di dalam komunitas sangat luar biasa untuk menjalankan setiap program”, kata Aziz Jauhari, pengelola program ERRAP.

Perencanaan dan kegiatan berbasis komunitas sudah dilakukannya di pelbagai pedusunan. Salah satunya di 15 dusun di desa Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul. Program CAP yang didanai GTZ-GLG, sebuah lembaga donor milik Pemerintah Jerman ini, semula ditujukan guna mengupayakan penyusunan RPJM Desa. Menurut penuturan Tri Legowo, 55 th., ketua Panitia Pembangunan Desa (PPD) Sidomulyo, banyak bidang ditangani mulai soal ekonomi, sosial budaya, sarana prasarana, pendidikan, kesehatan lingkungan dan kebencanaan.

Daya dukung warga sangat luas. Dalam pengalaman Aziz sejak Agustus 2007 ia mengawali membagi 1000 lembar kuesioner ke 98 RT. Lalu mengadakan pelatihan fasilitator yang nanti mengampu rembug warga, yang tersebar di banyak komunitas. Sebelum menempuh tingkat desa, lokakarya diadakan di 4 wilayah kring di Sidomulyo. Proses pemetaan masalah dan rencana tindak kerja dari bawah (bottom up) ini diselingi rupa-rupa kegiatan. Anak-anak pun terlibat. Misalnya, saat lomba menggambar bertema ”Desa Masa Depan” diikuti 210 siswa sekolah TK, SD dan SMP.

Melalui proses CAP, bidang pendidikan PPD Sidomulyo menindak lanjuti beragam langkah. Termasuk memberi bantuan pendidikan sebesar Rp.100–150 ribu/siswa/bulan untuk 90 pelajar SD berprestasi. ”Kami merangkul banyak pihak tak hanya perorangan, tetapi juga perusahaan, perguruan tinggi, LSM, dan lainnya. Termasuk dana itu di-switch dari APBD Bantul”, tukas Tri Legowo, yang tinggal di RT. 01, dukuh Glodogan, Sidomulyo, kecamatan Bambanglipuro.

Tentu saja, bagi Edi Murjito, S.Pd, Kepala Desa Sidomulyo, kebanggaan boleh dirasakan. Konon, kalau tidak salah, boleh dikata satu-satunya Desa di kabupaten Bantul, baru Sidomulyo yang telah menyelesaikan RPJM Desa untuk tahun 2008-2012. GTZ-GLG kemudian bersama Bappeda Bantul menyelenggarakan lokakarya CAP untuk penyusunan RPJMDes yang diikuti 74 Kepala Desa pada Januari 2008. Acara ini termasuk melibatkan fasilitator, Juli Eko Nugroho, Sekretaris Eksekutif PSB.

Menurut Juli, pendekatan CAP yang diterapkan PSB atas dukungan GTZ-GLG juga dilangsungkan di dusun Karangasem desa Palbapang, dusun Cepoko desa Trirenggo, dan di Kalipakem, desa Seloharjo. PPD dusun Cepoko, sebagai satu contoh, penuh sesak kegiatan yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mulai pelatihan membuat bangunan rumah ramah bencana sampai ke urusan pelatihan pupuk organik. Unit ERRAP-PSB selaku pendamping warga, kata Rais Bin Sapar, menyertai seluruh proses kegiatan secara terbuka dan partisipatoris.

Pengorganisasian komunitas melalui kelompok-kelompok masyarakat (pokmas) terus berkelanjutan. Mulai April 2008, PPD Cepoko, bahkan bermaksud mengkonsolidasi perkumpulannya menjadi —semacam Community Base Organization (CBO), dalam bentuk paguyuban ’Ngudi Roso Manunggal’. Menurut Poniran, Sekretaris paguyuban ini, sekarang dibentuk beberapa seksi kerja. Antara lain seksi pertanian, seksi usaha kecil, dan seksi kepemudaan. Sudah barang tentu, mereka tak hanya sibuk mengurusi program pemberdayaan di dusunnya. Sesekali, para anggotanya pun terlibat pada serangkaian kegiatan lain. Misalnya, ikut aksi Mayday 2007 lalu.

Konsolidasi Serikat Buruh

Seperti tak hendak meninggalkan ’kodratnya’, PSB selayaknya organisasi buruh, meluaskan akses jaringan paskabencana dengan mengorganisasi lapisan buruh dan pekerja informal.  Melalui Departemen Pendidikan & Organisasi (DPO) PSB, selama lebih kurang satu setengah tahun terakhir dipetakan kawasan sentra industri di Bantul dengan menerjunkan sejumlah organiser. Bukan hanya kegiatan yang bersifat advokatif, tapi juga mendorong dan mempromosikan perkumpulan buruh menjadi SB/SP.

Aris Prihayanto, staf DPO menuturkan, metode ’RAP’ yang pernah dia lakukan saat mengorganisasi pekerja informal di Jl. Malioboro membantunya dalam kegiatan di Bantul. ’RAP’ diambil dari sejenis aliran musik yang cenderung disajikan cepat dan diulang-ulang. Organiser yang memakai cara demikian pada awalnya akan mudah memperoleh kontak. ”Tapi itu hanya saya gunakan diawal-awal saja. Setelah itu kita melakukan pendekatan agar terbentuk forum atau kelompok buruh. Lingkaran-lingkaran kecil inilah nanti yang merupakan cikal bakal untuk Serikat Buruh”, imbuhnya.

Jaringan komunitas di lintas pedusunan Bantul yang semula diampu ERRAP-PSB, memberinya referensi siapa dan di mana akses lingkungan para pekerja berada. Baik di kawasan sentra industri atau perusahaan yang tersebar sporadis. Ia dan tim organiser DPO memilah tiga wilayah geografi pengorganisasian. Wilayah timur berada di sisi timur Jl. Imogiri, wilayah tengah terletak di antara Jl. Imogiri dan Jl. Parangtritis, sedangkan wilayah barat sepanjang bagian barat Jl. Parangtritis.

Tak kurang kini telah terbentuk enam SB/SP sehingga sudah memenuhi syarat pendiran federasi tingkat kabupaten. Di antaranya berturut-turut Serikat Buruh Independen (SBI) PT. Out of Asia (OoA), SBI PT. Surya Pelem Sewu (SBI-SPS), SBI PT. Kharisma Eksport, dan SPI Ngudi Rejeki. Belakangan tengah dicatatkan ke Disnakertrans pendirian SBI Bunda Collection dan SBI OPP.

Ketekunan mendampingi kawan buruh sambil mendatangi keluarga mereka yang dililit setumpuk persoalan mesti dipupuk sedari awal sebagai organiser. Tak jarang dalam pertemuan forum buruh terlontar masalah pelik yang menimpa keluarganya. Mereka umumnya meresahkan praktik kerja outsourcing. ”Masalah hak dan kepentingan normatif yang sering berbeda dengan manajemen perusahaan saja sudah berat, lha ini masih ketambahan beban ancaman status kerja tak menentu akibat berlakunya outsourcing”, kata Supriyanti, Sekretaris SBI OoA, yang menjabat kepala gudang di PT. OoA.

Meskipun kemauan berorganisasi tinggi, tapi apa daya saat masa kontrak kerja habis dan tidak mungkin diperpanjang. Ujung-ujungnya, partisipasi keanggotaan dalam SB bisa tambah susut. Ini yang paling sering dihinggapi kalangan serikat sekerja yang konstituennya buruh outsourcing. Agenda advokasi memang kerap dijalankan. Hanya saja urusannya begitu menginjak mediasi penyelesaian konflik, biasanya bertele-tele dan makan ongkos.

Menjadi organiser buruh, selain harus memahami seluk beluk aturan hukum, juga dituntut penguasaan ketrampilan dan keuletan mengatasi masalah yang tumpang tindih. Tapi ini tentu tak menyurutkan semangat. Bahkan, kini, di Bantul melalui sejumlah SB/SP itu tengah dibentuk Komite Persiapan Federasi SBII. Nurkholis, mantan buruh PT. OoA, sebagai Ketua Komite mengisyaratkan bulan Mei atau Juni 2008 segera dideklarasikan wadah Federasi ini. Ia dan kawan-kawan buruh lain atas dampingan DPO-PSB berulang kali sudah menggelar pertemuan konsolidasi dan pendidikan organisasi.

Begitulah, kejadian bencana memang tak melulu diratapi. Saatnya bangkit, saatnya pula mengorganisasi diri berkonsolidasi. Tentu guna menunjang proses keberdayaan masyarakat, apapun sektornya dan di manapun komunitasnya. Termasuk berhimpun ke sebuah Serikat Buruh/Pekerja.