| UMP DIY 2012, Harus Di Atas 1 Juta Rupiah! |
|
|
| Kamis, 13 Oktober 2011 15:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hasil Survei KHL 2011 Perhimpunan Solidaritas Buruh dan Komite Federasi SBII DIY Untuk memberikan masukan seputar KHL yang benar-benar layak, PSB bersama Komite Federasi SBII DIY, melaksanakan survey KHL yang dilakukan dari bulan Agustus-Oktober 2011. Survei ini dilakukan di 4 kabupaten dan 1 Kota di DIY. Di Kota Yogyakarta, survey dilakukan di Pasar Kotagede, Serangan dan Kranggan. Di Kabupaten Sleman, survey dilakukan di pasar Sleman, Gamping dan Stan. Sedangkan di Kabupaten Gunung Kidul, survey dilakukan di Pasar Playen, Semanu dan Sidorejo (Wonosari). Adapun untuk Kabupaten Kulon Progo, survey dilakukan di Pasar Sentolo, Wates dan Bendungan. Dan terakhir di Kabupaten Bantul, survey dilakukan di Pasar Imogiri, Bantul dan Niten. Berdasar hasil survey terlihat, bahwa harga barang-barang komponen survey pada bulan Agustus, lebih mahal ketimbang bulan September dan Oktober 2011. Hal ini dikarenakan lebaran yang jatuh pada akhir bulan Agustus. Adapun hasil survey Provinsi DI Yogyakarta selama bulan Agustus-Oktober 2011, bisa dilihat pada tabel I. Tabel I: Rekapitulasi survey KHL Rata-rata Provinsi DI Yogyakarta
Bulan Agustus-Oktober 2011
sumber: Survei KHL PSB 2011 Adapun untuk rata-rata Kabupaten/Kota, Kabupaten Bantul menduduki angka KHL tertinggi, sebesar Rp. 1.483.496,08. Sedangkan Kabupaten Kulon Progo menempati posisi terendah dengan Rp. 1.265.082,32. Sementara itu, komponen makanan dan minuman, rata-rata menghabiskan 38% penghasilan buruh, disusul perumahan (28,7%) dan transportasi (16%). Hasil survei selengkapnya bisa dilihat pada table II. Tabel II: Rekapitulasi survey KHL Rata-rata Kabupaten/Kota
se-Provinsi DI Yogyakarta Bulan Agustus-Oktober 2011
*rerata Kabupaten/Kota se DIY, selama bulan Agustus, September dan Oktober 2011
sumber: Survei KHL PSB 2011
Apabila tidak diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, hasil survei ini akan tetap menjadi sederetan angka yang tidak memiliki makna apa-apa bagi kesejahteraan buruh. Untuk itu masih dibutuhkan kerja keras dan kerja sama antar sesama elemen serikat buruh untuk memperjuangkan agar penetapan UMP 2012 bisa diatas angka KHL. Memang sudah semestinya, penetapan UMP harus diatas angka KHL. Jika penetapan UMP dibawah angka KHL, maka UMP itu jelas-jelas tidak layak, karena KHL adalah akronim dari Kebutuhan Hidup Layak. |


