Tahun ajaran baru merupakan momok bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah. Tahun ajaran baru berarti pula adanya pengeluaran ekstra dalam jumlah besar. Pengeluaran ekstra untuk membayar biaya daftar ulang, uang buku, iuran ini-itu dan lain sebagainya. Bahkan bagi orang tua yang harus mencarikan sekolah baru untuk anaknya, momen ini bukan saja menjadi momen yang menuntut biaya tinggi, tetapi juga momen yang sangat melelahkan baik secara psikis dan fisik.

"Pertama kan beli bajunya dulu, kita biaya dari mana. Untuk makan aja kita sudah Senin-Kemis," tutur Cut Sri. Ibu lima anak ini mengingat, sebelum anaknya nekat gantung diri sempat meminta uang untuk membeli buku. Namun Cut Sri tidak memberikan lantaran tidak ada uang.  "Enggak ada biaya. Dia  terakhir berhenti sekolah waktu minta uang buku, sedangkan bapaknya enggak di sini. Bapaknya waktu itu masih di kampung. Saya buat makan sehari-hari saja alhamduliillah kan, ya dibantu anak-anak. Kadang Basyir ngojek payung kalau hujan, kadang jual kantong." ungkapnya sambil menangis. Cut Sri mengaku takut menyekolahkan Basyir karena di sekolah banyak pungutan.

Keputusasaan Basyir di Jakarta untung tidak merembet ke daerah. Sama seperti Basyir, Bujang Andi (12) dan kawan-kawannya  terpaksa harus putus sekolah karena ketiadaan biaya. Seperti dikutip dari Pontianak Post (10/07), anak-anak  di Desa Sampit Kecamatan Delta Pawan Ketapang, banyak yang terpaksa putus sekolah dan membantu orang tuanya menjadi nelayan. Salah satunya Bujang Andi.  Anak berusia 12 tahun ini terpaksa putus sekolah dan ikut melaut bersama orang tuanya demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bujang Andi merupakan salah satu dari 25 anak di perkampungan nelayan tersebut yang tidak bersekolah sekalipun berada dalam usia sekolah. Setiap harinya ia bertemankan sampan dan jala serta centong untuk menguras air dari sampan.

Keseharian ini terpaksa dia lakoni karena orang tuanya tidak mampu membelikan seragam dan peralatan sekolah baginya. “Saya tidak sekolah sejak duduk di kelas empat, tahun 2006. Saya keluar dari sekolah karena orangtua tidak sanggup membelikan seragam dan buku-buku yang perlukan untuk belajar. Bahkan iuran sekolah beberapa bulan tidak mampu dilunasi oleh orangtua,” ujarnya dengan nada sedih. Sejak tidak bersekolah, ia membantu sang ayah melaut, untuk mencari ikan. Hal ini selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, juga untuk menghindarkan diri dari perbuatan negatif. “Dari pada ngumpul-ngumpul lebih baik kerja cari uang ke laut,” timpalnya.

Dia ingin dapat bersekolah seperti anak-anak lain. Dengan sekolah cita-citanya untuk menjadi menjadi tentara dapat terwujud. Namun apa daya penghasilan orangtuanya dari melaut tak cukup. Untuk biaya hidup sehari-hari saja sudah pas-pasan apalagi biaya tambahan untuk sekolah. “Mudah-mudahan nantinya saya bisa sekolah kembali,” harapnya. Cerita serupa juga dialami oleh Arif Gunawan (12) serta keponakannya Nur Ajimi (9). Kedua bocah itu belum bersekolah. Padahal, keduanya sangat ingin mengenyam pendidikan demi masa depan mereka. Namun keinginan tersebut tampaknya sulit terwujud. Lantaran terlahir sebagai anak nelayan yang berpenghasilan relatif kecil, Arif dan Nur Ajimi harus bersabar untuk bisa mengenyam pendidikan. Padahal keduanya sudah memasuki usia sekolah.

“Kalau bisa sekolah saya ingin jadi dokter agar bisa membantu teman dan orang tua sakit,” paparnya. Begitu juga Ajiimi yang ingin menjadi pilot. “Saya ingin menjadi pilot yang mengemudikan pesawat terbang,” ujarnya tak mau kalah dengan Arif. Namun mimpi keduanya tampaknya sulit terwujud dan harus menempuh jalan berliku. Ketidakmampuan ekonomi keluarga dan mahalnya biaya pendidikan turut membuat miris masa depan anak-anak ini. Suhandi (35) ayah dari Arif Gunawan ini adalah nelayan kecil. Untuk biaya sehari-hari saja pas-pasan. Bahkan untuk memenuhi pembelian solar Rp 30.000 untuk enam liter cukup sulit. Cita-cita Arif ingin menjadi orang besar pun terpaksa kandas. Karena Suhandi  tak sanggup membiayai sekolah anaknya. “Mudah-mudahan ada bantuan untuk pendidikan sehingga anak-anak dapat meraih cita-cita seperti  yang mereka ucapkan,” harapnya.

Tingginya biaya pendidikan menuntut kreatifitas orang tua untuk mensiasatinya. Seperti yang dilakukan Ahmadi (39) seorang buruh lepas di Yogyakarta. Tahun ajaran baru ini betul-betul membuatnya puyeng. Betapa tidak, tahun ini dia harus mencarikan SMP untuk anaknya Tofik (13) yang baru lulus SD. Gagal masuk ke SMP Negeri, Ahmadi terpaksa banting stir melirik SMP Swasta. Namun apa lacur langkahnya nyaris pupus demi menjumpai kenyataan bahwa dia harus menyiapkan uang pangkal dan seragam sejumlah Rp. 2.500.000,- agar Tofik bisa diterima di SMP tersebut. Tidak ada pilihan bagi Ahmadi kecuali menggadaikan asset yang dimiliki. “Kasihan anak saya kalau terpaksa harus putus sekolah”, ujarnya lirih.

Adapun Murtamaji (43), agaknya bernasib lebih baik. Karena mengantongi Kartu Keluarga Menuju Sejahtera (KMS) dari Pemkot Yogyakarta,  maka anaknya bisa diterima di salah satu SMP Negeri favorit di Yogyakarta, dengan menggunakan kuota jatah untuk keluarga miskin (gakin). Namun akhirnya kegelisahan mulai menderanya, manakala rapat komite sekolah memutuskan untuk menarik sumbangan dari para orang tua murid untuk melengkapi berbagai sarana dan prasarana sekolah, serta iuran bulanan untuk kegiatan ekstra kurikuler. Padahal dengan membanting tulang seharian sebagai buruh di pabrik furniture, dia hanya medapat penghasilan yang pas-pasan. Setelah dikurangi untuk biaya makan, membayar cicilan hutang dan pengeluaran lain, gajinya nyaris tidak bersisa lagi. Tidak ada pilihan lain baginya selain mencari hutangan kepada kerabatnya. “Seperti lagunya Rhoma Irama mas, terpaksa gali lobang tutup lobang”, ucapnya.

Ironinya, upaya Pemkot Yogyakarta yang menerapkan sistem kuota untuk mengakomodasi siswa dari keluarga miskin agar dapat bersekolah di sekolah negeri, justru mendapat protes dari sebagian Kepala Sekolah. Berita yang dikabarkan oleh Kedaulatan Rakyat (12/07) menyebut banyak sekolah mengeluh  karena mendapatkan siswa pemegang KMS dengan nilai rendah. Kondisi ini menjadikan siswa yang bersangkutan dan sekolah mengalami kesulitan. Namun kesulitan apa yang terjadi, tidak ada rinciannya lebih lanjut.

Menyikapi hal itu Ketua Dewan Pendidikan DIY, Prof. Dr. Wuryadi mengungkapkan kebijakan terkait kuota tidak ada salahnya dievaluasi. Pasalnya apabila dicermati kebijakan tersebut melihat siswa dari satu sisi yaitu ketidak mampuan ekonomi. Sementara aspek integritas social dan keagamaan kurang menjadi bahan pertimbangan. “Saya kira menempatkan siswa KMS pada sekolah tertentu bukan solusi yang efektif. Karena bisa memicu terjadinya diskriminasi. Alangkah baiknya penempatan siswa mempertimbangkan jarak sekolah dengan rumah serta komunitas yang sesuai (dengan siswa KMS)”, ungkap Wuryadi.

Inisiatif Pemkot Yogyakarta untuk memberikan peluang bagi keluarga miskin untuk dapat bersekolah di sekolah negeri, kemungkinan besar akan mengalami ganjalan. Akibatnya, siswa miskin di Kota Yogyakarta akan semakin kesulitan  untuk dapat mengakses fasilitas pendidikan.

Sementara dari Muntilan tersiar kabar bahwa Dwi Ariyani (16) siswa SMP Negeri 2 Muntilan yang tercatat sebagai siswa berprestasi, terancam gagal melanjutkan pendidikannya karena ketiadaan biaya. Seperti dilansir harian Kedaulatan Rakyat (08/05), anak kedua dari pasangan Taryono (51) dan Istiwadi (46) ini mendapat nilai ujian nasional  (UN) 38,55. Berdasar rekapitulasi daftar nilai, tercatat Ariyani mendapat nilai 9,20 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, 9,60 untuk Bahasa Inggris, 9,75 untuk Matematika dan 10 untuk IPA.

Taryono, orang tua Ariyani yang berprofesi sebagai tukang batu, mengaku senang dan bangga dengan prestasi yang diraih anaknya. “Ya bangga, meski kita hidup terbatas, ternyata anak saya mampu berprestasi”, ungkapnya penuh haru. Hal senada juga diungkapkan ibu Ariyani, Istiwadi yang berprofesi sebagai buruh tani, untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya.

Namun, kedua orang tua Ariyani kini gelisah, demi menjumpai kenyataan akan tingginya biaya pendidikan. “Kami sebagai orang tuanya bersyukur dan senang. Namun yang saat ini mengganjal dalam pikiran kami, apa bias ia melanjutkan sekolah hingga kuliah atau paling tidak lulus SMA. Apalagi saat ini mencari uang sangat sulit”, ungkap  Istiwadi sedih.

Namun demikian, lanjut Istiwadi, ia bertekad untuk menyekolahkan Ariyani hingga tamat SMA. “Kami hanya bisa memberi bekal pendidikan untuk masa depannya. Untuk harta benda, anda tahu sendiri keadaan kami seperti ini”, tuturnya.

Menyimak fenomena di atas, kiranya tidak berlebihan andai kemudian disimpulkan bahwa keterbatasan penghasilan buruh, mengakibatkan anak-anak buruh kesulitan untuk dapat mengakses dan menikmati fasilitas pendidikan. Tanpa kesempatan untuk dapat menyenyam pendidikan secara memadai, maka masa depan anak buruh kemungkinan tidak akan jauh berbeda dengan orang tuanya; menjadi buruh.  Mengapa demikian? Karena seperti diketahui, setiap lowongan kerja yang ada selalu mensyaratkan jenjang pendidikan tertentu. Semakin rendah jenjang pendidikan seseorang, maka semakin rendah pula tawaran pekerjaan yang tersedia untuknya.