Gerakan Buruh Indonesia Pada Masa Kolonial

Pada tanggal 22 Juni 1596 armada Kerajaan Belanda berlabuh di Banten, dipimpin Cornelis Houtman. Enam tahun kemudian, tepatnya pada 1602 dibentuk perkumpulan dagang bernama VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie). Politik dalam negeri VOC bersifat exploitatif terhadap organisasi-organisasi feodal yang telah ada. Akibatnya, rakyat semakin menderita karena mendapat dua sumber penindasan, pertama dari raja-raja dan kedua dari VOC.

Situasi ini menimbulkan perlawanan-perlawanan dari kaum tani yang mengalami ketertindasan tersebut, telebih oleh merajalelanya korupsi di dalam tubuh VOC yang menyebabkan VOC dibubarkan dan kekuasaannya dialihkan langsung kepada pemerintah Belanda pada tahun 1800. Pada saat itu dimulailah penghisapan Belanda terhadap Indonesia secara massif.

Imperialisme Belanda dan Awal Pergerakan Nasional

Dengan ikut sertanya kapitalis swasta Belanda di Indonesia, menandakan terjadinya suatu perpindahan dari sistem monopoli kepada sistem persaingan bebas. Perubahan ini berlaku sejak diadakannya “domein verklaring” oleh kolonial Belanda tahun 1870, yang mengatur status penguasaan tanah. Terjadinya krisis ekonomi global yang sangat hebat pada tahun 1895, mengakibatkan sebagian besar kapitalis-kapitalis swasta di Belanda mengalami kehancuran.  Situasi ini menyebabkan ‘capital finances’ menjadi berkuasa sepenuhnya, dan menjadi titik akhir bagi zaman kapitalis industri sekaligus menjadi titik awal bagi zaman imperialisme.

Adapun konsekuensi bagi Indonesia berkait dengan perubahan di atas telah menjadikan Indonesia sekedar sebagai sumber bahan mentah, tempat penanaman modal, tempat pemasaran hasil produksi kapitalis dunia serta sebagai sumber tenaga buruh yang sangat murah. Dengan hadirnya imperialisme Belanda di Indonesia itulah, telah lahir dalam arti yang sebenarnya kelas buruh di Indonesia. Suatu kelas masyarakat yang ditakdirkan untuk melawan dan menghapus sistem penghisapan dan penindasan yang dijalankan oleh kaum kapitalis dan imperialis.

Pada mulanya buruh yang menjual tenaganya untuk mendapat upah, muncul pada akhir abad 19. Buruh  terutama muncul di perkebunan-perkebunan swasta yang gencar dikembangkan di Pulau Jawa dan Sumatera. Penetrasi kapitalisme perdesaan ini selanjutnya melahirkan petani-petani yang tidak memiliki tanah, dan bekerja pada  tuan-tuan tanah untuk mendapat upah. Sementara itu, di perkotaan, muncul pula bidang-bidang pekerjaan baru seperti masinis, sopir, pegawai kantor dan sebagainya.

Munculnya kelas buruh upahan  ini memang tidak dengan seketika dapat menghadirkan gerakan buruh yang modern dan terorganisir. Namun adanya perubahan cara pandang, kereta api, surat kabar, dan pendidikan, telah menjadi faktor penting yang membawa banyak  perubahan pada gerakan buruh diawal abad 20. Orang-orang pribumi yang berpendidikan, akhirnya menjadi tokoh-tokoh pergerakan, sebagai pemimpin atau penggerak sejumlah organisasi modern.

Jejak Gerakan Buruh di Indonesia

Protes buruh pertama kali yang terjadi di Indonesia, dilakukan oleh para buruh tani, dan buruh pabrik gula. Pada 24 September 1842, sebanyak kurang lebih 600 penanam tebu dan buruh pabrik gula dari 51 desa di Pekalongan melakukan protes. Mereka menolak untuk melunasi pajak natura yang dibebankan oleh pemerintah kolonial Belanda, bahkan menuntut kenaikan upah tanam dari 14,22 Gulden menjadi 25 Gulden.

Sementara itu pada akhir Juli 1882 hingga 4 Agustus 1882, ratusan buruh pada empat pabrik gula yang ada di Yogyakarta melancarkan aksi pemogokan. Pemogokan ini kemudian berlanjut, pada pemogokan  gelombang kedua yang terjadi dari tanggal 5-22 Agustus 1882, mengakibatkan empat pabrik gula lumpuh total, yaitu Pabrik Gula (PG) Barongan, PG. Padokan, PG. Cebongan, dan PG. Bantul . Isu yang diusung buruh dalam pemogokannya kali ini antara lain; (1) Upah, (2) Kerja gugur gunung yang terlalu berat, (3) Kewajiban buruh untuk melakukan kerja jaga sehari tiap minggu, (4) Kerja moorgan yang tetap dilaksanakan padahal sudah tidak lazim lagi, (5) Upah tanam yang sering tidak dibayar, (6) Banyak pekerjaan tidak wajib yang  harus dilakukan tetapi tidak dibayar, (7) Harga bambu petani yang dibeli pabrik dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar, (8) Pemukulan yang kerap dilakukan oleh pengawas Belanda terhadap petani.

Memasuki abad 20 muncul gerakan buruh Indonesia yang dimotori oleh orang-orang Belanda. Pada tahun 1905, didirikan serikat buruh pertama di Jawa, oleh buruh-buruh kereta api dengan nama SS Bond (Staatspoorwegen Bond). Namun kepengurusan organisasinya, mayoritas dipegang oleh orang-orang Belanda. Sekalipun pada tahun 1910, orang-orang pribumi telah menjadi anggota mayoritas dari serikut buruh ini (826 dari 1.476 orang), namun orang-orang pribumi tetap tidak memiliki hak pilih atau suara dalam organisasi. Sayangnya, serikat buruh ini tidak pernah berkembang menjadi gerakan yang militan dan berakhir pada tahun 1912.

Pada tahun 1908 muncul serikat buruh kereta api yang lain, dengan nama Vereeniging van Spooor-en Tramweg Personeel in Nederlandsch Indie (VSTP). Serikat ini memiliki sifat yang lebih demokratis dibanding SS Bond. VSTP melibatkan semua buruh tanpa membedakan ras, jenis pekerjaan, dan pangkat dalam perusahaan. Organisasi ini selanjutnya berkembang semakin militan, terutama ketika berada di awah pimpinan Semaun dan Sneevliet tahun 1913. Kedua tokoh VSTP ini akhirnya menjadi tokoh gerakan radikal di Jawa.

Di bawah pimpinan Semaun, VSTP dan sejumlah tokoh sosialis lainnya mendirikan Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV). Tokoh-tokoh yang tidak setuju dengan gagasan ini kemudian membentuk Indische Sociaal-Democratische Partij (ISDP) pada tahun 1917. Dalam perkembangan selanjutnya,  ISDV ini kemudian berubah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1920.

Sarekat Islam dan ISDV adalah dua organisasi yang mendominasi kehidupan politik pada awal abad XX. Tokoh-tokoh gerakan buruh seperti Sosrokardono, Surjopranoto, Semaun dan lainnya juga menjadi aktivis kedua organisasi tersebut. Di antara cabang-cabang SI yangterkenal militan adalah SI Semarang. Pada masa itu masih dibolehkan keanggotaan ganda, sehingga Semaun misalnya, sekaligus menjadi anggota dari Sarekat Islam, ISDV dan VSTP.

Keanggotaan ganda seperti ini pada masa selanjutnya membawa persoalan juga, sehingga mulai diperkenalkan adanya displin partai, yang mengharuskan anggotanya memilih salah satu organisasi saja. Pada bulan Desember 1919 diadakan konferensi serikat buruh di Jawa, dan sebagai hasilnya muncul Persatoean Pergerakan Kaoem Boeroeh (PPKB) yang menjadi badan sentral organisasi buruh yang ada. Badan ini dipimpin oleh Semaun sebagai ketua,Suryopranoto sebagai wakil, dan H. A. Salim sebagai Sekretaris.

Organisasi ini terhitung sebagai federasi serikat buruh pertama di tanah Hindia. Konflik di dalam PPKB antara golongan kiri dan Islam -atau lebih tepat antara SI dan ISDV/PKI tidak dapat dihindari dan terjadi perpecahan. Golongan kiri meninggalkan PPKB dan mendirikan Revolutionair Vakcentrale (RVC). Federasi serikat buruh ini terdiri dari 14 organisasi, termasuk VSTP. Serikat buruh lainnya seperti PPPB, PFB, dan VIP-BOW, tetap bergabung dalam PPKB. Perpecahan ini tidak berlangsung lama karena masing-masing pihak merasakan perlunya sebuah organisasi pusat yang kuat untuk membela kepentingan kaum buruh. Pada bulan September 1922, kedua federasi itu bergabung kembali di bawah naungan Persatoean Vakbonden Hindia (PVH). Pada tahun 1922, PVH menyatakan bahwa anggotanya terdiri atas 18 serikat buruh dengan 32.120 buruh.

Selain kedua serikat buruh 'pelopor' ini, masih ada sejumlah organisasi buruh yang lain, seperti Perserikatan Goeroe Hindia Belanda (PGHB), yang didirikan pada tahun 1912; kemudian Opium Regiebond, yang didirikan oleh buruh-buruh pabrik opium pada tahun 1915; Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputera (PPPB), pada tahun 1916, di bawah pimpinan R. Sosrokardono; Vereeniging Inlandsch Personeel Burgerlijk Openbare WerkenPersoneel Fabriks Bond (PFB) pada tahun 1919 di bawah pimpinan R. Mo. Surjopranoto; Sarekat Boeroeh Onderneming (SBO), pada tahun 1924 untuk buruh-buruh perkebunan; Serikat Sekerdja Pelaboehan dan Pelajaran, dan sejumlah serikat buruh lain dari bidang pertambangan, percetakan, listrik, industri minyak, sopir, penjahit, dan sebagainya. Di Indonesia pada tahun 1920, telah tercatat ada sekitar seratus serikat buruh dengan 100.000 anggota.

Pada tanggal 8 Juli 1928, didirikan Sarekat Kaoem Boeroeh Indonesia (SKBI) di Surabaya, yang beranggotakan beberapa serikat buruh lokal. Organisasi yang diketuai Marsudi ini dengan cepat dicurigai oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai 'komunis'. Namun demikian organisasi yang dipimpin Mr. Iwa Kusumasumantri ini justru berkembang pesat, bahkan sampai ke Medan. Pada tanggal 1 April 1929 SKBI bergabung dalam Liga Menentang Kolonialisme dan Penindasan yang dikoordinir oleh Internasionale Ketiga (Komintern). Pilihan untuk bergabung dengan komintern ini memicu kecurigaan pemerintah, dan pada tahun 1929 kantor-kantor pusat organisasi ini digeledah dan tokoh-tolohnya ditangkap semua untuk selanjutnya dibuang ke Boven Digoel tanpa pemeriksaan sebelumnya.

Pada bulan April 1930 sejumlah serikat buruh yang bekerja pada kantor-kantor pemerintah, membuat federasi serikat buruh dengan nama Persatoean Vakbond Pegawai Negeri (PVPN). Sementara itu di perusahaan-perusahaan swasta kaum buruh kembali bergabung di bawah naungan Persatoean Sarekat Sekerdja (PSSI). Kedua organisasi ini menjadi pimpinan gerakan buruh pada masa setelah 1926, namun sayangnya tidak melakukan kegiatan aksi yang berarti.