Belum satunya aspirasi buruh menggalang kekuatan politik dan memiliki kendaraan organisasi yang pasti, berakibat proses keterlibatan partisipatif selama pilpres Juli 2009 tak menarik sebagian kalangan. Padahal buruh di Indonesia merupakan pemilih mayoritas. Celakanya, deklarasi politik capres tak mendaratkan pada jalan keluar mendesak pengentasan problem riel perburuhan.

Sampai hari-hari akhir periode kampanye, tak keluar komitmen mengilegalkan outsourcing yang kian merambah di dunia usaha. Manajemen korporasi ala kapitalis liberal ini terang benderang menyengsarakan nasib tenaga produktif manusia Indonesia. Alhasil, pelaku informal melonjak menjadi 71, 35 juta dari 102,55 juta pekerja, dengan beban pengangguran per Agustus 2008 sebesar 9,4 juta.

Kebijakan tak populis berulang dari duet Megawati–Hamzah Haz ke pemerintahan SBY–JK sepanjang tahun 2001–2009.  Antara lain revisi UU No 13/2003, penetapan nilai upah tak sesuai peningkatan kebutuhan hidup, tak ada jaminan kepastian kerja dan kesejahteraan buruh, memberlakukan SKB 5 Menteri soal hari Sabtu-Minggu menjadi hari kerja, SKB 4 Menteri soal antisipasi krisis global, politik upah murah, penangkapan dan pemecatan aktivis buruh, maupun perkara penggunaan dana Jamsostek yang tak proburuh.

Lalu, kalau toh sekarang Mega, SBY dan JK saling menantang, apa istimewanya?

Ketokohannya tak sebanding harapan buruh yang semakin lama tambah melek politik. Setidaknya persepsi terhadap platform program capres ditanggapi dingin. Semua kontestan membual kecap Nomor 1. Bermain citra ingin lanjutkan kesuksesan pemerintahan, bertindak lebih cepat lebih baik, sampai ke klaim ekonomi kerakyatan dengan membuka lapangan kerja. Itulah retorika ketiga pasangan pilpres 2009.

Keluar dari kemelut neoliberalisme juga tak gampang. Calon Presiden RI ini tak ada yang berhaluan kiri, bergaris politik progresif, dan berani menempuh jalan revolusioner. Capres/cawapres tidak cukup bertaji membatalkan perjanjian pinjaman luar negeri dengan negara donor dan lembaga multilateral yang memperangkap jebakan globalisasi negara-negara terbelakang. Menghadapi negara tetangga saja putus nyalinya. Tidak sedikit buruh migran disiksa, diperkosa,  upah tak dibayar, dikejar aparat imigrasi bagai binatang buruan, dipulangkan penuh tak manusiawi, dan segala perlakuan tak senonoh melanggar HAM, tetap saja elite politik Jakarta bergeming.

Alih-alih pesona capres/cawapres menyihir buruh mau memilihnya, justru yang dipedulikan hanya opera sabun si cantik Manohara. Bukannya lantang membela kasus penganiayaan 3 tahun dan tak dibayarnya gaji selama 34 bulan yang dialami Siti Hajar, janda 2 anak asal Garut yang menjadi PRT di kondominium mewah di Malaysia. Sudah tumpulkah sensitivitas penguasa negeri ini?

”Sulit bagi saya menentukan pilihan yang terbaik dari yang terburuk. Semua cuma mengumbar retorika karena di saat mereka berkuasa jutru keluar banyak kebijakan anti buruh”, tegas Guntoro, Ketua Serikat Buruh Independen (SBI) PT. Out of Asia (OoA) di Tembi, Sewon, Bantul.

Menteri Tenaga Kerja Erman Suparno, acapkali lebih mendengar kemauan pengusaha daripada buruh. Perlakuan terhadap Serikat Buruh juga kelewat diskriminatif. Tak terlalu peduli melibatkan banyak elemen saat memutuskan kebijakan. ”Itu kan khas sekali mencerminkan model kerja kabinet SBY–JK”, sergah Zuhdin, aktivis Aliansi Buruh Magelang Federation (ALBUM F), menanggapi performa pemerintah di mata buruh.

Dari pemerintahan yang dulu sampai sekarang ini, seakan tutup mata membiarkan maraknya kasus pelanggaran sistem kontrak. Banyak korban terPHK akibat pengalihan pekerjaan yang disubkan ke perusahaan lain hampir di seluruh lini. Padahal outsourcing hanya menyangkut empat komponen, yakni petugas keamanan, cleaning service, usaha katering, dan pekerja pariwisata. ”Mungkin outsourcing lebih cocok berlaku di negara maju yang tenaga kerjanya terlatih di mana jaminan sosial pekerja terpenuhi lengkap hingga taraf kebutuhan keluarga layak”, terang Priyanto Sujatmoko, karyawan Matahari di Jln. Malioboro, Yogya.

Nah, pertanyaannya, ke mana selama ini Jusuf Kalla, Megawati maupun SBY saat buruh diupah rendah di bawah ancaman PHK sistem kontrak? Dengan jabatannya sebagai petinggi negara seharusnya mampu mengintervensi penyelesaian ketidak-adilan yang dialami jutaan buruh. Tapi apa lacur, semua masalah justru digantung tanpa pengawasan otoritas pemerintah.

Menghadapi soal perburuhan yang pelik, sebagai bos kabinet, Presiden RI yang mengangkat Menko-Menko tak cukup hanya boleh sibuk mengurus makro dan bermain statistik. Ia harus turun langsung ke lapangan agar implementasi kebijakannya menjawab kebutuhan riel. Itulah arti adanya pemerintahan yang menanggung amanat penderitaan rakyat.

“Sesudah bung Karno jatuh tahun 1965, seluruh Presiden di Indonesia adalah penanggung amanat keluarga dan golongannya. Tak satupun tulus berani berdiri menanggung derita pilunya rakyat”, kenang Sarjono, veteran sepuh yang tinggal di Nganjuk, Jawa Timur, yang ditemui di pasar klithikan jln. HOS Cokroaminoto, Yogyakarta, sesaat kunjungan cawapres Boediono tiga pekan lalu.

Memang, namanya musim kampanye, seorang Prabowo, Wiranto, dan Boediono tak kalah gesit sama capresnya menyambangi masyarakat ke pelosok kampung. Pagi di Bandung, siangnya ke Medan, nanti makan malamnya bisa di Manado. Lalu lalang ribuan kilometer membawa rombongan besar tim sukses demi mendulang pengaruh luas. Tapi, adakah pengaruh itu terbayar tunai oleh telanjur terpendamnya sakit hati rakyat miskin selama ini?

Sakit hati mungkin sulit dicarikan obat. Agak lega bila sekiranya ada capres/cawapres tegas menantang kebijakan perekonomian asing. Seumpama, menyatakan akan membuat dekrit nasionalisasi aset industri strategis yang dikuasai konglomerasi global. Menegakkan bangsa yang mandiri, dan negara yang kuat dengan menyusun pemerintahan yang menyejahterakan rakyat.

”Penguasa pemerintahan kita seperti ayam jago di kandangnya sendiri, tapi tak berkokok menghalau serbuan kapitalis asing menjarah kekayaan nasional”, kata Isti Nugroho, mantan buruh di UGM tahun 1980-an yang pernah mendekam sebagai narapidana politik Orba. Baginya, agenda gerakan buruh di Indonesia mesti berdiri diametral menanggapi platform usungan capres/cawapres dewasa ini. Sekarang momentum aktivis Serikat Buruh berkonsolidasi segaris sebangun seiring terbentuknya koalisi politik blok elite.

Fraksi-fraksi kapitalis dalam membangun koalisi menjelang pilpres 2009 hakekatnya tidak dapat dikonsolidasi oleh pemerintahan manapun yang nanti terpilih. Sebab kapitalisme berkontradiksi di dalam dirinya sendiri saling menaklukkan pasar dan perdagangan bebas, meliberalisasi industri keuangan, dan terkikisnya peran pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa. Krisis global belakangan ini adalah contohnya.