Pada pertengahan bulan Februari 2011, PSB bersama Forum Rakyat Korban Merapi Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan, Sleman (FoRKoM Kepuharjo) melakukan serangkaian diskusi tentang temuan warga atas pembangunan shelter (hunian sementara, disingkat huntara) yang tengah dibangun. Diskusi dilakukan secara terpisah di 3 titik pengungsian warga, yaitu warga Dusun Jambu, warga Dusun Manggong, dan warga Dusun Kopeng. Warga dari ketiga dusun tersebut nantinya akan menghuni shelter Gondang II yang dibangun di  Dusun Gondang, Wukirsari, Cangkringan, Sleman.

Banyak keprihatinan yang muncul dalam diskusi-diskusi tersebut. Keprihatinan utama adalah pembangunan shelter yang lamban. Tanggal 9 Desember 2010, Rani Sjamsinarsi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DIY menyatakan bahwa pada akhir Januari 2011 pembangunan shelter akan seluruhnya selesai dan warga sudah bisa mulai berpidah dari posko pengungsian ke shelter masing-masing. Namun, hingga akhir Februari 2011, pembangunan shelter Gondang II sama sekali belum selesai. Untuk warga Dusun Jambu, dari 141 unit yang dibutuhkan, baru selesai 31 unit. Untuk warga Dusun Kopeng, dari 147 unit yang dibutuhkan baru selesai 45 unit. Untuk warga Dusun Manggong belum satu unit pun selesai. Bahkan, karena pembangunan shelter yang lamban tersebut, warga Dusun Manggong yang tidak sabar kemudian membangun sendiri 45 unit shelter secara mandiri di dekat lokasi pembangunan shelter yang direncanakan.

Belum lagi soal kelayakan hunian dan fasilitas umum yang disediakan. Dari hasil temuan warga pada shelter yang sudah jadi, konstruksi bangunan shelter sama sekali tidak memenuhi syarat hunian sementara yang nyaman, aman, dan sehat. Bambu yang digunakan adalah bambu muda dan kondisinya sekarang sudah mulai kisut-kisut. Atap seng juga dipasang sekenanya saja dengan sambungan yang tidak rapi dan gunungan tidak dibuat rapat sehingga jika terjadi hujan bisa dipastikan bocor, air masuk melalui gunungan, dan atap akan mudah diterbangkan oleh angin. Ditambah lagi dengan pondasi yang dibuat ternyata posisinya sama rata dengan tinggi jalan. Hasilnya bisa ditebak: air hujan akan mengalir ke dalam bangunan shelter. Padahal, menurut informasi yang didapat warga, pemerintah memperkirakan warga akan tinggal di shelter selama paling tidak 2 tahun.

Demikian juga dengan fasilitas di luar aspek konstruksi. Saluran air bersih antar rumah macet, jalan antar blok sudah mulai rusak, saluran pembuangan tidak disediakan, dll.

Menyikapi kondisi tersebut, warga sepakat akan melakukan monitoring terus-menerus terhadap proses pembangunan shelter sampai dengan selesai. Monitoring ini dilakukan secara kolektif dengan menunjuk perwakilan 2 orang dari setiap RT yang ada di masing-masing dusun. Hasil temuan dari monitoring yang dilakukan, bersama dengan temuan-temuan lain yang didapat dan bersama dengan FoRKoM di desa lain, akan dijadikan sebagai bahan FoRKoM untuk menggugat tanggung jawab pemerintah terhadap proses penanganan bencana di wilayah Kecamatan Cangkringan.