Selama 2 bulan mengikuti pelatihan CO di Jakarta, Okki Suharso (Koordinator DPO PSB) bersama Mika Prastama (unit ERRAP), turut serta terjun langsung mengorganisasi dan mobilisasi warga penghuni kolong tol rute Tanjung Priok–Penjaringan, di Jakarta Utara. Pemprov DKI Jakarta bersiap menggusur warga miskin kota dari 12 kampung yang mengadu ke kantor UPC.

Ancaman ‘teror’ bertepatan di Hari Kemerdekaan ini selanjutnya disusul surat serupa, SPB II (3x24 jam) dan SPB III (1x24 jam). Warga yang umumnya buruh, pemilik lapak, pemulung, dan pekerja informal ini menggelar protes ke Departemen PU menolak penggusuran. Warga menuntut model pembangunan partisipatif sesuai pemanfaatan Ruas Milik Jalan (Rumija) agar lahan kosong radius 1 km2 menjadi area pemukiman.

Uang kerohiman (uang kezaliman) Rp. 1 juta bagi yang tak ber-KTP DKI dan relokasi ke rusun Marunda bagi warga ber-KTP DKI ditolak oleh sebagian besar rakyat miskin tergusur. Pemindahan lokasi berarti mencerabut usaha aktivitas ekonomi harian, pendidikan sekolah anak terbengkalai, jarak tempuh tempat kerja lebih jauh, dan ongkos sewa rusun sebesar Rp.90 ribu-150 ribu/bulan dianggap mahal karena belum termasuk biaya listrik, air, sampah dan keamanan.

Warga miskin kota dan UPC juga menggelar unjuk rasa ke kantor Walikota Jakarta Utara dan menghadapi tindak sewenang-wenang oleh Satpol PP. Terhadap kasus kekerasan dan penggusuran paksa ini warga pun mengadu ke Komnas HAM. Termasuk melapor adanya manipulasi dalam distribusi uang kerohiman di setiap kampung yang dilakukan para ketua blok. Pengorganisasian miskin kota ini kerapkali menghadapi kendala akibat ulah preman setempat dan Forkabi.