Tanggal 13-16 Juni 2007 yang lalu, di Sekretariatan Perhimpunan Solidaritas Buruh (PSB) telah diadakan diskusi yang membahas Strategic Planing lembaga selama tiga tahun ke depan. Kegiatan yang dilaksanakan selama empat hari ini diikuti oleh seluruh Pengurus Harian PSB, Anggota PSB serta Dewan Pengurus PSB.  Perumusan program kerja tahunan ini mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program kerja selama dua tahun berjalan dan perencanaan yang telah dimandatkan pada strategic planing pertama di tahun 2004 bertepatan dengan Kongres I PSB, dimana pada tahun ketiga diharapkan telah terwujud federasi serikat buruh tingkat nasional dengan nama Serikat Buruh Independen Indonesia yang dicita-citakan mampu menjadi wadah perjuangan politik buruh untuk melakukan perubahan.

Kedua, dengan program pembentukan dan pengembangan serikat buruh di semua tingkatan beserta jaringannya yang disertai dengan pembentukan dan pengembangan jaringan advokasi diharapkan akan terbentuk dan berkembang serikat buruh, organisasi serikat buruh, serta jaringan advokasi yang kuat dan tangguh. Dan ketiga, dimana perencanaan program ini tidak terlepas dari upaya untuk terjadinya perubahan kebijakan yang dimulai dari tingkat lokal dengan selalu mengikutsertakan publik dalam pengambilan keputusan, sehingga dalam mendorong terjadinya perubahan kebijakan yang berpihak pada buruh dan masyarakat dapat terwujud.

Selain program jangka panjang di atas, PSB juga dalam programnya merumuskan terbentuknya organisasi rakyat yang memiliki kesiagaan untuk menangani bencana. Hal ini terkait dengan kesadaran bersama dimana hampir diseluruh wilayah di negara ini rawan akan bencana, dan adanya pengalaman para anggota dalam proses penanganan bencana gempa bumi di Aceh, DIY dan sekitarnya, dimana banyak kebijakan-kebijakan yang lahir tidak berpihak pada korban, termasuk buruh. Merespon hal tersebut maka dibentuk unit ERRAP (Emmergency, Reconstruction, Rehabilitation and Advocacy for People) yang memiliki perencanaan program dalam proses mewujudkan organisasi rakyat yang besar, kuat, kritis, independen, berbasis persatuan rakyat serta kearifan lokal yang mampu memperjuangkan hak-hak rakyat korban bencana dan mengawal pembangunan paska bencana secara partisipatif dan berkelanjutan. Selain itu, diharapkan dengan adanya perencanaan ini ada pengembangan organisasi lewat strategi pengorganisasian berbasis komunitas.