Pengantar

Organiser, Ujung Tombak Jaringan

Dua tahun lalu (Juli 2007) tercatat PSB berjejaring dengan 85 Serikat Buruh Unit Kerja (SBUK) baik dengan menjangkau langsung ke lapangan ataupun sekadar berbagi informasi kegiatan. Syukur, jika sebagian dari mereka telah menggabung dalam Federasi, sehingga cukuplah berhubungan dengan pengurus Federasi SB ini. Kecuali, hal mendesak harus diatasi segera. Semisal, mengadvokasi kasus atau mengadakan pelatihan perburuhan.

Menginjak pertengahan 2009 ini, dari 85 kini telah berkembang menjadi 102 SBUK. Berserak tersebar di 4 provinsi, mulai Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur hingga DI Yogyakarta. Jaringan antarprovinsi ini sebenarnya telah dirajut sejak lama. Diwariskan dari Solidaritas Buruh (SB) sebelum kelak berganti bentuk menjadi Perhimpunan Solidaritas Buruh (PSB).

Tentunya, orang mudah mahfum, jika pertumbuhan Serikat Buruh (SB) dan Serikat Pekerja (SP) lebih kerap terjadi di Jateng dan DIY, mengingat keberadaan kantor PSB di kota Yogya. ”Mungkin kalau jaringan kita cukup banyak di Jakarta atau Banten, bisa jadi sekretariat kita pindah ke Jakarta”, celetuk Tri Wiyana, staf kesekretariatan mengomentari alamat kantor PSB.

Tapi, agaknya terlupa, bahwa sebenarnya kantong pertumbuhan SB/SP itu tak berkorelasi langsung dengan kedekatan letak kantor. Yang jelas, penambahan jumlah serikat ini mudah diakselerasi jika ada organiser yang diampu langsung lembaga ke daerah kawasan industri. Organiser full time yang bisa dipindah-tugaskan (deployment non permanent) sebelumnya digembleng dalam banyak pelatihan dan pendidikan.

Berkali-kali diadakan rekruitmen. Namun dari 20 orang yang direncanakan, hanya lolos 6 organiser yang dapat dibiayai secara kelembagaan. Dari 6 orang itu sempat susut menjadi hanya 4 orang, dan mulai ke depan akan ditambah hingga 8 orang. Mereka kebanyakan mantan aktivis buruh, berstatus berkeluarga, memiliki pengalaman terlatih, tapi harus rela meninggalkan anak dan istri.

”Anak saya dua orang, yang satu kelas 4 SD dan adiknya mau masuk TK umur 4,5 tahun. Mas Slamet sudah hampir lebih setahun ke kota Tegal untuk membuat organisasi buruh di sana”, cerita Siti Aminata Sari yang bersama anaknya tinggal di Malang, Jawa Timur. Slamet Hidayat, suaminya, adalah organiser PSB yang ditugaskan di pantura Jateng bagian barat. Ratusan kilometer keluarga muda ini terpisah untuk sebuah cita-cita mulia sang ayah.

Sosok organiser handal seperti Slamet menjiwai betul karakter aktivis buruh. Membajakan diri selalu konsisten membaur bersama komunitas kaum pekerja adalah pilihan teguh dari seorang aktivis. Lingkaran-lingkaran kecil kaderisasi senantiasa dibangun agar keberlanjutan pengorganisasian membuahkan hasil perjuangan.

Sebagian potret perjuangan ini dapat dibidik dari terbentuknya 5 Federasi SB/SP dan 5 Komite Persiapan (preparatory committee) Federasi tingkat Kabupaten/Kota di Jateng dan DIY. Sebenarnya soal jumlah (kuantitas) hanyalah indikator pemacu, selebihnya yang lebih penting adalah proses pelibatan membidani, melahirkan, dan memelihara sebuah organisasi serikat.

Mencanangkan Tekad

Dalam Strategic Planning periode 2009-2012, direncanakan pada 2009-2010 (Tahun I) terbentuk Federasi SB/SP tingkat provinsi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berikutnya untuk Tahun II (2010-2011) dibentuk Federasi tingkat provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sumatera Utara. Keempat Federasi buruh tingkat provinsi inilah yang diharap menjadi basis melangkahkan capaian pendirian sebuah organisasi Konfederasi SB/SP tingkat nasional pada tahun 2011-2012 (Tahun III).

Sepenting apakah Konfederasi nasional itu? Bukankah sudah puluhan organisasi sejenis itu terbentuk? Ya, memang, tetapi agenda strategis PSB, yang juga merupakan harapan kaum pergerakan lainnya, tentu saja mendorong perubahan kebijakan pemerintah yang pro buruh. Menitipkan harapan kepada parlemen (DPR RI), pastilah tak cukup jika menyadari kinerjanya selama ini.

Mendorong perubahan kebijakan, entah produk politik Jakarta (pusat) atau lokal (di daerah-daerah), mesti bergerak bagai bola salju yang terus membesar. Aspek perubahan akan terjangkau bila rakyat berorganisasi. Meletakkan dasar-dasar kekuatan rakyat pekerja inilah yang lebih penting.

Penggalangan kekuatan ini diluaskan oleh PSB lewat pembagian kerja penempatan organiser. ”Taktik pengorganisasian tidak saja berbasis tempat kerja di pabrik dan kampung domisili buruh formal, tapi selain itu kita masuk di lingkungan pekerja sektor informal dan juga wilayah komunitas masyarakat tingkat desa”, ungkap Hariyanti, aktivis perempuan dari PSB.

Di desa akan dibentuk Serikat Rakyat (SR) sebagai penyangga daerah geografi pengorganisasian sektoral, baik sektor formal (SB) maupun informal (SP). ”Ini bukan sok bergenit membedakan istilah Serikat Buruh dan Serikat Pekerja, toh kesemuanya merupakan kelas buruh yang menjual tenaga tanpa surplus atas nilai produksi dan jasanya”, komentar Asih Nur Candra. Ini pun tak lepas dari taktik memudahkan syarat pendirian sebuah Federasi SB tingkat kabupaten/kota.

Menilik klausul yang disyaratkan kantor Disnakertrans, sebuah serikat atau asosiasi pedagang informal juga boleh saja tergabung bersama serikat buruh perusahaan tertentu. Bagi PSB, adanya SB dan SP sekadar penyebutan pengelompokan agar rakyat tergalang lebih multisektor, dan dapat berhimpun ke dalam sebuah Federasi. ”Jadi kalau ke desa pinggiran dekat kota dapat sekaligus menginventarisasi kecenderungan pola mata pencaharian penduduk, misalnya dijumpai banyak tukang bangunan atau tukang ojek, ya mestinya akan dibentuk wadah serikatnya”, imbuh Candra.

Toh, nyatanya kepadatan penduduk dan kompleksitas lapangan kerja di Jawa menjadikannya sebuah kota yang mengapung. Daratan yang mengapung ini mengintegrasikan desa–kota terlalui mobilitas tenaga kerja melimpah, terampil, dan berusia produktif. Tapi banjir tenaga kerja tak seimbang dengan keringnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Laju pengangguran meningkat pesat menggerus kapasitas ekonomi regional Jawa yang sebagian tenaga produktinya sedang beralih dari kerja formal menjadi informal.

Menurut Hari Begy, staf multimedia PSB, Jawa dapat menjadi area terfokus pengembangan organisasi yang berjejaring sebagai arena tempur memenangkan gerakan demokratik perjuangan buruh. Namun, tetap tak berarti meninggalkan daerah lain. ”Jawa bisa menjadi mirip daerah pemilihan (dapil) sebagaimana kampanye caleg menggalang mobilisasi dukungan”, katanya. Di sinilah manajemen mengalokasikan sumberdaya organisasi terukur lebih realistis berdasar capaian yang ingin dilampaui dalam rumusan strategic planning PSB.

Revitalisasi Wilayah Kerja (Wilker)

Mengurus organisasi agar efektif berdaya guna salah satunya dengan mendorong dan memfasilitasi anggota siap merapat. Jika anggota bertempat tinggal berserakan di lintas kota/kabupaten, apalagi jumlahnya masih kecil menurut kapasitas kader, kerapatan anggota bersama lingkaran sosial aktivitasnya semestinya didekonsentrasi sesuai wilayah kerja organisasi.

Beberapa tahun lalu, PSB pernah menguji coba Wilker di Semarang dan sekitarnya. Lingkaran koordinasi ini memudahkan akses informasi perkembangan lapangan dan bermanfaat bagi asesmen berlanjut. Persebaran Wilker tahun-tahun ke depan akan dioptimalkan sesuai prioritas organisasi.

Apalagi, situasi ekonomi politik di bawah komando Neoliberal menyediakan basis sosial keresahan rakyat mencari jalan keluarnya. Maraknya sentimen keresahan harus disediakan kanal, ialah rakyat yang terorganisasi kuat di segala lini. Dunia perburuhan di tanah air telah menjadi lini yang porak poranda.

”Praktik outsourcing dalam mekanisme pasar tenaga kerja sukses menciptakan gelombang buruh ter-PHK, mencampakkan anak-anak buruh tak bermasa depan, sehingga benteng akhir pertahanan ekonomi keluarga eks buruh bergeser memasuki sektor informal yang jumlahnya kian melonjak”, kata Sugianto, mantan anggota Wilker Semarang, yang kini bertugas di karesidenan Solo, Jawa Tengah.

Karenanya, melirik potensi pekerja sektor informal dan merambah isu komunitas di tingkat desa, tak henti-hentinya digali kreatif sesuai kebutuhan pendekatan pengorganisasian yang relevan dan aktual. Berjam-jam diskusi strategic planning diulang-ulang memerinci kembali format pengorganisasian yang variatif. Termasuk, mengkombinasikan taktik ganda antara mendorong kebijakan publik dengan penguatan dan perluasan konsolidasi rakyat.

Merespon Kebijakan Publik

Respon terhadap kebijakan publik mendiferensiasi taktik pengorganisasian advokasi. Pilihan advokasi pendampingan kasus sekarang ini penuh ragam isu tuntutan yang dipicu oleh produk kebijakan nasional hingga lokal. Jadi, salah satu agenda seruan organisasi Konfederasi nasional tak berarti lebih penting daripada Federasi tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Demikian pula, atmosfer pergerakan di tingkat kabupaten/kota tak lebih berarti ketimbang di tingkat komunitas.

Selain mengusahakan peraturan daerah (Perda) tentang ketenaga-kerjaan yang pro rakyat melalui aliansi organisasi, semisal, entah itu apapun nama aliansinya di setiap kota, ternyata gejolak tuntutan cukup masif dijumpai di lingkup komunitas. Pada komunitas desa, tugas Serikat Rakyat (SR) dapat pula diawali mendesakkan peraturan desa (Perdes) yang partisipatif. Isunya dapat dihadapkan sesuai kebutuhan mendesak rakyat. Dan, paling realistis diperjuangkan.

Sehingga, instrumen PSB membentuk 2 Departemen Pengembangan Organisasi (DPO), yaitu DPO Sektoral dan DPO Komunitas, dimaksud mengoptimalkan sumber daya kelembagaan mampu menjangkau sasaran dan isu yang beragam. Walau begitu, diferensiasi isu dan sasaran pengorganisasian tak diarahkan melahirkan ’organiser spesialis’ alias sektaris. Justru penyakit sektarianisme inilah yang mau diperangi.

”Kita cukup punya pengalaman memfasilitasi model perencanaan partisipatif di kabupaten Bantul. Ini dapat ditransformasikan tak saja bagi organiser komunitas, bahkan organiser buruh di wilayah perkampungan industri di daerah-daerah lain, kiranya perlu mengembangkan pendekatan ini sesuai apa yang menjadi kebutuhan setempat”, jelas Juli E. Nugroho, Sekretaris Eksekutif PSB.

Pernyataan ini sekaligus menjawab agar organiser tak terjebak sektarianisme sektoral. Intuisi dan analisa organiser, dalam kata pengantar Juli Nugroho mengawali forum strategic planning, dapat terus dipertajam dan diperkaya taktiknya sesuai perkembangan persoalan kongkret masyarakat. Dicontohkannya dalam pertanyaan, apakah tak mungkin aktivis buruh terlibat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bersama komunitas lain tempat ia tinggal?

Kalau pendekatan pendampingan ini saja tidak dicoba, jangan harap terlalu banyak bicara tentang transparansi anggaran pembangunan. Atau isu seperti layanan program kesehatan rakyat miskin, pendidikan murah, jaminan perlindungan korban PHK, ancaman rawan bencana, akses permodalan ekonomi mikro dan kecil, perbaikan peningkatan taraf kesejahteraan, dll.

Bilamana perlu aliansi multisektor yang tengah dikembangkan dengan beragam pola berorganisasi dan pendekatan isu, misalnya turut merancang terbitnya Perda tentang konsultasi publik. Mekanisme konsultasi oleh DPRD atau pemerintah daerah, tak cukup dirembug segelintir elite dan kelompok tertentu. Beranikah para pembuat kebijakan tersebut berkeliling sosialisasi sampai ke pelosok dusun-dusun menyerap aspirasi rakyat kebanyakan? Sanggupkah penguasa menjumpai dan masuk ke pintu rumah rakyat?

Bercermin Lemahnya Komunikasi Berjejaring

Banyak waktu selama strategic planning terkuras mengevaluasi kinerja lembaga dalam kerja jaringan. Diakui bahwa komunikasi selama ini lemah akibat metode monitoring kurang intensif. Jika terjadi tukar informasi, itupun lebih bersifat informal dan fragmentatif atau sepotong-potong.

Timbul anggapan, DPO PSB kurang ngotot dalam menyapa seluruh anggota yang tinggal berserakan di banyak tempat. Pendek kata, banyak anggota bekerja tanpa arahan. Keterbatasan DPO dalam mengelola aktivitasnya yang sangat kompleks, sebenarnya dapat dijembatani dengan program kegiatan Departemen Multimedia PSB. Jika penerbitan on line web site hanya dapat diakses sebagian kecil anggota dan jaringan, buletin cetak yang terdistribusi luas dan bertiras banyak menjadi penting.

Multimedia pun mesti melengkapi produk kegiatannya. Di samping dua jenis penerbitan, ke depan tengah dirintis produk film dokumenter perburuhan dan menjajal siaran dialog interaktif di stasiun radio dan televisi. Kesemuanya merupakan sarana media berkampanye audiovisual, yang umpan baliknya mudah terserap luas melewati sekadar kunjungan fisik kepada konstituen PSB.

Lantas, apa akibat lemahnya koordinasi berjejaring?

Baru disadari kemudian kita tak punya data update. Perkembangan di dearah kerja jaringan dipantau dan dikomunikasikan spleteran, asal-asalan tanpa arah. Apalagi terhadap daerah kegiatan jaringan di mana tidak terdapat penugasan langsung organiser yang diampu PSB, misalnya di Sumatera Utara. Cobalah dicek hasil print out dari telepon kantor PSB untuk menghubungi sejumlah nomer HP anggota di Deli Serdang, Medan,  atau kabupaten Asahan. Atau, periksalah juga lalu lintas surat email ke pelbagai kontak jaringan tersebut.

Celakanya, Biro Sekretariat PSB, tak kalah amatirannya dengan Departemen lain. Sebagai penanggungjawab arsip informasi dan dokumentasi (indokom), kita tersentak kaget menemui langkanya data yang valid dan terklasifikasi memadai. Apa yang hari ini terjadi pada organisasi-organisasi jaringan kita di pelosok, apa yang dihadapi oleh kawan kita di Batang, Situbondo, Surabaya, ataupun apa yang lagi dialami kolektif pengurus dan anggota SB di kabupaten Sidoarjo?

Lebih jauh, data tentang berapa kali mereka mengadakan training, apa materi pendidikannya, pertemuan rapat, siapa dan berapa yang hadir, jumlah masa aksinya, bentuk-bentuk perundingan bipartit, keterlibatan aliansinya, isu lokal apa saja, dan segala tetek bengek informasi relevan lain. Kalau mau mengetahui berapa jumlah anggota laki-laki dan perempuan di sebuah SB/SP, segera kita pun hanya memperoleh data kadaluwarsa.

Maka, strategic planning menghasilkan pula rumusan berbagai metode koordinasi. Selain diolah lewat formulir pembaruan pendataan, akan dijadualkan juga kegiatan keliling ke antar kota jaringan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.  Ini mengingat program pendidikan penguatan internal organisasi-organisasi jaringan yang direncanakan belum satupun terlaksana.