Pada Senin (4/2/08) bertempat di LBH Yogyakarta digelar diskusi yang menghadirkan pembicara Mulyana W. Kusumah, Suparman Marzuki dan Juli E. Nugroho. Diskusi yang dihadiri 30-an peserta ini dipandu oleh M. Irsyad Thamrin (Direktur LBH Yogya). Menurut Mulyana, Direktur Eksekutif 7 (Seven) Strategic Studies Jakarta, partisipasi pemilih dalam Pilkada sebagai keputusan kolektif bukannya dihormati dan dilaksanakan, tetapi malah tercemar oleh realitas politik hasil perubahan dinamika reformasi. Penyeselaian yudisial dalam sengketa Pilkada jelas tak menghargai prinsip demokrasi.

Dalam kasus hasil Pilkada di Sulawesi Selatan, menurut Juli Nugroho, terobosan sengketa politik ini berbahaya dan berpotensi mengembalikan otoritarianisme. Ditunjuknya Asisten Personil KASAD Mayor Jenderal TNI Tanribali Lamo sebagai Pjs.Gubernur merupakan preseden buruk yang bisa membalikkan proses demokratisasi yang sedang tumbuh.

Sementara itu, pada diskusi ini, Ketua KPUD DIY Suparman Marzuki, menandaskan agenda Pilkada Gubernur DI Yogyakarta pada tahun 2008 ini lembaganya tetap menjalankan kewajiban konstitusioal dengan mempersiapkan dan mengusulkan anggaran kepada Pemprov meskipun polemik wacana ini masih berkembang di masyarakat. “Kalau realisasi anggaran waktunya mepet bisa menimbulkan masalah teknis yang serius”, katanya menjawab pertanyaan seorang peserta.