Namun sayang, meski sudah melayangkan surat permintaan audiensi jauh hari sebelumnya, Bupati Sleman tidak bisa menemui warganya secara langsung, karena sedang menemui tamu dari New Zealan. Kedua belas orang tim perunding FoRKoM selanjutnya hanya ditemui oleh Asisten Sekretaris Daerah (Asekda) II Bidang Pembangunan Sunartono, Plt. Ketua Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Urip Bahagia, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, Kriswanto, dan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan S. Riyadi Martoyo.

Sebelum dimulai, Basuki selaku Pimpinan Tim Perunding sekaligus Koordinator Umum Aksi menyatakan bahwa warga seharusnya bertemu langsung dengan Bupati. Basuki juga menekankan bahwa jika tidak langsung ditemui oleh Bupati, maka siapapun yang menemui warga harus bisa mengambil keputusan dalam forum audiensi tersebut.

Sementara itu, pihak kabupaten nampaknya memang sudah mengatur forum audiensi tersebut sedemikian rupa. Hal ini terlihat dari hadirnya Camat Cangkringan Samsul Bakri, Kepala Desa Kepuharjo Heri Suprapto, Kepala Desa Glagaharjo Suroto, dan Kepala Desa Umbulharjo Bejo Mulyo. Tidak cukup hanya dengan menghadirkan camat dan para kepala desa, Sunartono juga dengan sangat tendensius meminta mereka untuk mengenali satu per satu warganya dan meminta hadirin yang bukan warga Cangkringan untuk pindah ke kursi belakang.

Tuntutan Warga

Meski tidak ditemui oleh bupati, tim perunding FoRKoM tetap menyampaikan keprihatinan yang dialami oleh warga pasca bencana erupsi Merapi tanggal 26 Oktober dan 5 November 2010. Setelah menggambarkan keprihatinan yang dialami, tim perunding menyampaikan 9 tuntutan warga sebagai berikut:

Sementara itu di  pendopo kabupaten, massa aksi dengan semangat meneriakkan yel-yel, mengangkat tinggi-tinggi berbagai poster yang berisi tuntutan warga, dan secara bergantian melakukan orasi. Di tengah-tengah aksi, terdengar kabar bahwa tim perunding tidak ditemui oleh bupati, maka massa aksi merangsuk maju mendekat ke ruang audiensi. Massa mendesak agar bupati menemui langsung tim perunding atau seluruh massa aksi akan ikut masuk ke dalam ruang audiensi untuk beraudiensi bersama.

Desakan massa tersebut diredam oleh polisi. Polisi minta waktu 10 menit untuk mempercepat proses audiensi. Massa memberikan waktu 10 menit yang diminta. Jika tidak ada perubahan situasi dalam 10 menit, massa mengancam akan menarik mundur 12 orang tim perunding dan menunggu di pendopo kabupaten hingga ditemui oleh bupati.

Sepuluh menit kemudian massa aksi kembali bergerak menuju ruang audiensi. Polisi merapatkan barisan dan membuat barikade untuk menghadang massa aksi. Hampir terjadi bentrokan antara massa aksi dengan polisi ketika Basuki selaku pimpinan tim perunding turun dan menemui massa aksi. Basuki meyakinkan bahwa audiensi hampir selesai dengan penyampaian tuntutan kepada pihak kabupaten. Basuki juga minta agar massa memberikan kepercayaan kepada tim perunding untuk menyelesaikan audiensi.

Jawaban Pemkab Sleman

Setelah 20 menit berunding, 12 orang perwakilan ForKoM keluar menemui warga dan menyampaikan hasil pertemuan dengan pejabat Pemkab Sleman. DI depan massa aksi, Basuki menyampaikan jawaban yang diberikan oleh Asekda II selaku wakil dari Pemkab Sleman, sebagai berikut:

Mekanisme pencairan dana ganti rugi ternak mati ditentukan dari Kementerian Pertanian, dan Pemkab Sleman tidak berwenang untuk mengubah mekanisme tersebut. Namun demikian Pemkab Sleman akan mengkoordinasikan permasalahan ini dengan Kementerian Pertanian.