Pagi itu, Senin (22/2/2010), urat nadi transportasi kota Semarang kembali nyaris lumpuh menyusul mogoknya 200 armada bus menggeruduk kantor Balaikota.  Mereka berasal dari SB Transportasi Paguyuban Roda Perjuangan (SBT-PRP) jurusan Mangkang–Penggaron, Serikat Buruh Paguyuban Mangkang Penggaron (SB-PMP), Paguyuban Penggaron–Pudak Payung (SB-PPARB), Paguyuban Angkot Mangkang–Rejomulyo,

Pemogokan dimulai dengan pemberangkatan bus dari berbagai pos arah berbeda. Yakni, Terminal Mangkang di barat, Terminal Terboyo di utara, Terminal Penggaron di timur, dan Terminal Banyumanik di selatan menuju Jalan Pemuda, yang terhadang pintu gerbang Balai Kota yang terkunci rapat. Aksi mogok ini menuntut Pemkot Semarang segera mengoperasikan penuh terminal Mangkang dalam waktu 7x24 jam sejak tuntutan disampaikan dan mengevaluasi izin trayek yang tak sesuai, serta pelibatan serikat buruh dalam merumuskan kebijakan moda transportasi.

Ketidaksiapan Pemerintah Kota terlihat sejak peresmian terminal yang menelan biaya Rp. 57 miliar ini belum pernah digunakan sehingga semakin tak terawat dan dikawatirkan rusak. Pengoperasian Terminal Bus Mangkang yang tak kunjung dilaksanakan telah mengurangi pendapatan para operator angkutan, pekerja informal, pengusaha angkutan, dan masyarakat pengguna.

Usai negosiasi dengan aparat keamanan, massa aksi akhirnya mengirim 20 orang perwakilan dan ditemui Kepala Dinas Perhubungan dan Informasi Kota Semarang. Sang Walikota, Sukawi Sutarip, tidak pernah tampak dengan alasan ke Jakarta. Dalam kesempatan itu hadir pula beberapa anggota DPRD Kota Semarang yang menyatakan dukungannya, di antaranya Junaidi dan Wachid (PAN), Suryanto (PKB), Pilus dan Supri (PDIP).

Menurut Suprayitno, Koordinator Aksi dan Ketua SBT-PRP, Pemkot Semarang sudah berencana mengoperasikan terminal mulai tanggal 2/2/2010 namun tanpa ada kejelasan hingga kini tak pernah terealisasi. Padahal, para pekerja informal telah membayar uang kepada pihak tertentu untuk mendapatkan tempat usaha berupa los untuk kios dagangan, rumah makan, dan tempat usaha lain.

Ditambahkan Sekretaris SBT-PRP, Suparso, sebenarnya ketidaktegasan Pemkot Semarang dapat menimbulkan kerugian uang negara yang telah diinvestasikannya. Sehingga keterlambatan pengoperasian terminal bakal memboroskan anggaran yang memerlukan biaya perawatan fisik yang besar.

Dalam pertemuan perwakilan peserta aksi menyampaikan tuntutan kepada Pemkot Semarang agar mengoperasionalkan Terminal Mangkang secara penuh dalam waktu 7x24 jam sejak tuntutan disampaikan, melakukan evaluasi terhadap izin trayek yang tak sesuai, dan pelibatan serikat buruh dalam penentuan kebijakan sektor transportasi. Jika dalam 7x24 jam tuntutan tesebut tidak dipenuhi, akan dilakukan aksi lanjutan dengan mengerahkan massa aksi buruh transportasi se-Kota Semarang yang lebih besar.