Warga Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman, Yogyakarta yang tergabung dalam Forum Rakyat Korban Merapi (Forkom)  menggelar demo  di DPRD Sleman  menolak relokasi. Mereka gelisah dengan rencana pemerintah akan merelokasi tanah mereka, dan warga juga tak bersedia menjual tanah  kepada pemerintah, Mereka nyaman tinggal di lereng Gunung Merapi.

Aksi tersebut di gelar di halaman Gedung DPRD Sleman di Beran, Kamis (21/4/2011). Mereka datang menggunakan empat  truk dan satu mobil pic up puluhan sepeda motor dan di dampingi olehPerhimpunan Solidaritas Buruh (PSB) dengan dikawal aparat kepolisian. Warga  yang mengikuti aksi sebagian besar berasal dari Desa Glagaharjo seperti  Dusun Kali Tengah Lor, Kali Tengah Kidul, Srunen,dusun-dusun yang berada di sebelah timur Kali Gendol.

"Kebijakan relokasi itu sepihak, warga tidak pernah diajak berembug. Kami merasa hanya sebagai objek sehingga tidak akan menerima kebijakan itu," kata Koordinator Aksi, Barono saat berorasi di DPRD Sleman. Menurut dia, pihaknya menolak karena pemerintah akan memaksakan kehendak dengan melakukan relokasi. Sementara tanah yang ditempat warga saat ini merupakan warisan turun-temurun yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu dan telah  menghidupinya.

Meski tanah dan rumah rusak akibat erupsi, kata maryono, warga tetap menolak tanah yang ditempati sekarang ini akan dijadikan sebagai hutan lindung. Ganti rugi tanah sebesar Rp 37.500/meter persegi juga dinilai tidak seseuai. Sebab saat ini warga sudah mulai membangun kembali rumahnya yang rusak dengan biaya sendiri. Selanjutnya dewan diminta agar memfasilitasi warga dengan pemerintah untuk membicarakan masalah tersebut secara musyawarah. Namun bukan dengan cara  sepihak dan meminta warga pindah tanpa ada solusi lain. "Kami sadar akan bencana. Jika ada tanda-tanda erupsi, kami langsung mengungsi. Kami ingin dilibatkan dalam proses perencanaan, sebab masih banyak masalah pasca erupsi yang dihadapi warga," sambung Slamet, Warga Kalitengah Kidul.

Maryono menambahkan juga bahwa warga menolak relokasi karena tidak ingin kehilangan mata pencaharian mereka sebagai peternak dan petani. Alasannya 80 persen warga Kalitengah Lor, Kalitengah Kidul dan Srunen adalah petani dan peternak. Mereka tak punya pendidikan yang memadai sehingga akan kesulitan   mencari nafkah jika pemerintah merelokasi. "Kami bisa mati berdiri kalau direlokasi  karena mau kerja apa lagi. Intinya sadumuk bathuk senyari bumi, kami tetap akan tinggal di daerah kami”, imbuh Suwondho Dukuh Kalitengah Lor. Dalam unjuk rasa di depan DPRD Sleman  tersebut warga secara tegas menolak rencana relokasi. Mereka berharap pemerintah lebih membenahi sistem mitigasi bencanayang selama ini belum berjalan secara optimal.

Menanggapi hal tersebut  ketua DPRD Sleman, Koeswanto, yang menerima warga dalam audiensi mengatakan, "Hal ini telah kami sampaikan pada Pemkab dan Pemkab mengatakan relokasi belum dilakukan." Sementara itu, Kuswanto, akan meminta pihak Pemkab Sleman supaya mendengar aspirasi warga. Kemudian mempertemukan warga dengan perwakilan pemerintah kabupaten Sleman di aula dewan". Sementara itu, Bupati Sri Punomo tidak bersedia menemui warga yang berunjuk rasa. “Bupati sedang menyiapkan rapat dengan Sultan”, ujar Sunartono, Assekda Sleman. (azj)